Perbup Sudah Ditandatangani, Pembahasan TPP Guru di Bateng Sudah Selesai
Lensabangkabelitung.com, Bangka Tengah – Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) membahas tentang TPP Guru Bangka Tengah yang dihadiri oleh Sekda Bateng Sugianto, Kepala BPKAD, perwakilan Dinas Pendidikan, Ketua PGRI Bateng, Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Bateng, pimpinan DPRD Bateng dan jajaran Pemkab Bateng digelar di gedung DPRD Bangka Tengah.
Kesimpulan dari RDPU tersebut, pembayaran TPP Guru normal kembali pada bulan Juni ini. Adapun untuk besaran nominal TPP sama seperti diterima pada tahun sebelumnya tanpa ada pengurangan.
“Pada pekan ketiga Juni ini, pencairan TPP guru dan kekurangan bayar bulan Januari-Mei 2022 akan direalisasikan sesuai ketentuan,” kata Sugianto, Jumat, 3 Juni 2022.
Ia mengatakan, sejak awal penyusunan TPP tahun 2022 sangat jauh berbeda dengan tahun 2021 lalu. Karena, mekanisme harus dilalui lebih ketat, mulai dari pengalokasian anggaran harus disetujui oleh Pemprov, hingga harus mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri, Kemenkeu dan seterusnya. Sehingga sempat ada kekeliruan pada saat proses penyusunan angka-angka yang berhubungan dengan pembayaran TPP tersebut, menyebabkan Perbub Bateng Nomor 22 Tahun 2022 harus direvisi kembali.
“Untuk mekanisme pembayaran TPP ini, berbeda dengan gaji pokok. Kalau gaji pokok dapat dibayar terlebih dahulu, baru kemudian bekerja. Sementara untuk TPP, justru kebalikannya. Maka dari itu, TPP guru bulan kemarin belum bisa dibayarkan sepenuhnya, karena awal masuk kerja setelah cuti lebaran itu adalah tanggal 9 Mei. Sedangkan untuk pencairan TPP guru perlu dilakukan rekap data terlebih dahulu. Hal itulah yang kemudian membuat pembayaran TPP bagi guru baru bisa dibayarkan di atas tanggal 20-an bulan setelahnya,” jelasnya.
“Kendati demikan, saya sangat berterima kasih karena telah diundang dalam RDPU ini, sehingga semuanya terjawab dan clear sudah, serta tidak ada prasangka buruk antara satu sama lain diantara kita,” imbuh Sugianto.
Senada disampaikan Ketua DPRD Bateng, Me Hoa, sebenarnya dalam hal ini ada miskomunikasi yang harus diluruskan dan dicarikan jalan keluarnya.
“Ini menjadi tanggung jawab kita semua, untuk duduk bersama dalam mencari jalan keluar,” tandas Mehoa.
Sementara itu, Komisi II DPRD Bateng yang memang bertugas mengawasi bidang pendidikan berharap agar kedepannya tidak ada lagi keteledoran yang terjadi dikemudian hari dan ujung-ujungnya dapat menimbulkan polemik serta menguras banyak energi dan waktu seperti sekarang ini.
“Kami meminta agar para guru yang tergabung dalam PGRI maupun IGI, agar jangan sungkan dan takut menyampaikan aspirasi,” kata Apri.
Hasil dari RDPU tersebut, tertuang dalam berita acara ditandangani oleh Ketua DPRD Bateng,Me Hoa, sejumlah anggota DPR Bateng, Sekda Bateng Sugianto, Kepala BPKAD Cherlini, Kabid GTK Dindik, Esdras; Ketua IGI Bateng Yanuar dan Ketua PGRI Bateng Gunanda.
Penulis: Hendri Ahen
