Lensabangkabelitung.com, Muntok – Menanggapi kabar adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif yang disebutkan menjadi Bakal Calon Wakil Bupati di Pilkada tahun 2020 ini, Bawaslu Bangka Barat mengatakan bahwa seperti yang sudah pernah disampaikan sebelumnya ASN tidak diperbolehkan untuk melakukan pendekatan kepada partai politik.
Ketua Bawaslu Bangka Barat Rio Pahlevi mengatakan akan mengundang ASN yang bersangkutan untuk diminta klarifikasi terkait kabar tentang dirinya yang sudah menyebar.
“Itu memang mereka (partai) mendeklarasikan bahwa Bakal Calon Wakil Bupati adalah seorang PNS aktif ya sampai sekarang, seperti yang sudah kita sampaikan bahwa untuk PNS tidak (boleh,-red) ada pendekatan kepada Partai Politik atau segala macam, kita akan mengundang ASN tersebut untuk klarifikasi terkait berita yang sudah menyebar, terkait teknisnya gimana nanti kita akan mengundang juga BKD” kata Rio Pahlevi, Rabu, 22 Juli 2020.
“Pokok e selama dia sebagai PNS aktif dilarang melakukan pendekatan ke Partai Politik, simbol atau mengajak, sampai dengan ditetapkan, ditetapkan ya baru mengundurkan diri,” tambahnya.
Permintaan klarifikasi dari Bawaslu Bangka Barat bukan hanya sekedar tentang kabar dirinya yang menjadi Bakal Calon Wakil Bupati, tetapi tentang adanya kabar bahwa yang bersangkutan pernah pergi ke Jakarta bersama Bakal Calon Bupati untuk bertemu dengan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan.
“Ini kan baru klaim sepihak yah, nanti akan undang klarifikasi apakah benar beliau itu ke DPP Partai, jadi Bawaslu tidak berani langsung menjustifikasi bahwa yang bersangkutan sudah ke DPP, mungkin saja yang ke DPP hanya fungsionaris partai,” sebut Rio Pahlevi.
“Jadi kita tetap akan mengundang untuk klarifikasi termasuk partai dan ASN-nya, nanti kita juga akan meminta pendapat dari BKD terkait netralitas PNS, Bawaslu intinya tidak akan mendiamkan atau berdiam diri, cuma masih ada kajian yang harus kita buat,” demikian Rio Pahlevi.
Penulis: Sepri | Editor: Donny Fahrum
