Lensabangkabelitung.com, Muntok – Samsir selaku Anggota Dewan Bangka Barat dari Fraksi PKS berharap dan bahkan meminta Bupati Markus untuk membicarakan bagaimana koordinasi teknis di lapangan dengan Pemerintah Provinsi terkait kebijakan pembebasan trip penyeberangan tanpa pembatasan kepentingan di tengah – tengah pandemi Covid-19 ini.
Diketahui, sebelumnya ditutup dan hanya memperbolehkan kendaraan yang membawa kebutuhan dasar masyarakat saja untuk berlalu-lintas lewat jalur laut via Pelabuhan Tanjung Kalian dan Tanjung Api-Api.
“Jadi kita mendesak kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, ya bicarakan dengan Pak Gubernur itu, desak Pak Gubernur, bicarakan bagaimana teknis di lapangan yang aman” tegas Samsir.
“Karena bukan hanya Bangka Barat yang mudik itu, yang dari dan datang itu, jadi ini tanggungjawab sama-sama, terutama Provinsi, untuk Kabupaten, Bapak Bupatinya harus sigap, pada saat ini menjadi kewenangan Provinsi dia harus bersuara, jangan didiamkan” tambahnya.
Menurut Samsir meskipun masalah pulang dari Tanjung Api-Api ke Tanjung Kalian itu adalah hak, dan saat Pemerintah juga sudah menyarankan untuk menunda mudik, tapi karena dinilai memang sudah ada kepentingan atau sebagainya, tidak apa-apa jika diberikan jalan, tetapi ia minta di lapangannya harus diatur sesuai protokol.
Melihat kondisi di lapangan itu kan semberaut, ini lah yang ia nilai bentuk dari kurangnya koordinasi antara sesama kepala daerah dalam hal ini Gubernur dan Bupati. Jadi menurut Samsir jangan sampai kebijakan itu dibuat setengah-setengah, tapi harus lengkap.
Kalau berbicara protokol kesehatan protokol di pelabuhan itu harus dibicarakan juga, jangan sampai membuat kebijakan tapi menimbulkan suatu masalah yang besar juga nantinya.
“Jadi gini, ini kan sebenarnya tidak lepas tentang bagaimana membangun suatu koordinasi antara kepala daerah, gitu kan, jadi antara Bupati dengan Gubernur itu sebenarnya harus duduk bersama menyikapi permasalahan itu” menurutnya.
“Kurangnya koordinasi, baik (saat) perencanaan untuk (membuat) kebijakan maupun koordinasi di lapangan” tambahnya lagi.
Samsir menilai, Gubernur seharusnya berbicara dengan masyarakat Bangka Barat dalam hal ini adalah Bupati Markus kemudian ada juga DPRD yang merupakan Wakil rakyat sebelum membuat kebijakan tersebut, sehingga teknis di lapang itu menjadi jelas. Jangan sampai yang menjadi terbebani adalah Kabupaten Bangka Barat, karean penumpang yang mau keluar dan masuk bukan dari dan akan ke Bangka Barat saja.
“Yang jelas kami di DPRD juga tidak pernah dilibatkan untuk berbicara masalah itu, masalah yang seminggu sekali itu, tapi ya sudah lah itu kan sudah berjalan. Hanya yang perlu kita sikapi, ini kan sampai tanggal 10 Mei 2020, nah ini kan masih ada beberapa waktu cukup lama ini, kita khawatir kalau tidak ada kesigapan, dalam bentuk koordinasi di lapangan tadi, ini akan masalah besar, makanya kita minta mendesak, Bupati harus punya sikap” demikian Samsir.
Penulis : Sepri | Editor : Nico Alp
