Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Sekretaris DPRD Bangka Belitung, M Haris AP AR bakal memberlakukan apel pagi bagi Pegawai Harian Lepas (PHL) atau honorer dan pengawasan melekat oleh masing-masing Kepala Sub Bagian perangkat organisasi yang ada di Sekretariat DPRD Bangka Belitung terhadap seluruh PHL secara periodik.
Hal tersebut disampaikannya saat melaksanakan apel pagi bersama seluruh honorer sekaligus mengabsensi secara acak. Kegiatan itu dalam rangka memantau kinerja honorer yang ada, sebab berdasarkan laporan yang diterimanya terdapat honorer yang datang ke kantor di atas jam 08.00 WIB.
“Alhamdulillah, kita diberikan kenikmatan kesempatan untuk melaksanakan apel pagi, secara sengaja memberikan pengumuman pelaksanaan pagi ini pada jam 07.00 – 07.15 pagi dalam rangka pengecekan pegawai, biasanya imbau disampaikan lebih pagi, artinya pada jam 07.30 kita mulai kerja sesuai jam kerja,” tutur Haris, di Kantor DPRD Bangka Belitung, Kamis, 15 Juli 2021.
Tercatat 203 tenaga honorer di Sekretariat DPRD Bangka Belitung, dia mengatakan dalam waktu tertentu ada beberapa honorer keluar kantor sebelum jam 16.00 WIB. Dengan begitu, dia mengharapkan hal itu menjadi evaluasi bersama sebagaimana aturan yang telah disepakati sebelumnya.
“Laporkan kepada kami siapa saja datang di atas jam 8.00 pagi, ataupun tidak tepat waktu bahkan siapa saja yang kembali ke rumah sebelum jam 16.00 WIB. Sebab aturan itu sudah menjadi kesepakatan kita bersama saat mendatatangani untuk kerja di kantor ini,” paparnya.
Arahan itu disampaikannya menyusul rencana Pemprov Babel untuk kembali mengevaluasi dan rasionalisasi keuangan daerah yang dikatakannya kurang baik. Bukan tidak mungkin pemprov mengeluarkan kebijakan di antara lain pemotongan TPP ASN dan pengurangan tenaga honorer. Dia mengatakan sejauh ini tercatat kurang lebih 5400 honorer di pemprov bangka belitung, dan dianggarkan Rp129 miliar per tahun.
“Bukan tidak mungkin Pemprov Bangka Belitung akan memberlakukan kebijakan dimaksud, yakni terkait evaluasi TPP ASN dan evaluasi penghasilan dan personil PHL. Bahkan, ke depan akan ada peraturan dari pusat yg terkait Gaji KDh/WKdh, Gaji DPRD, TPP ASN dan Gaji PHL harus bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka apabila ada penurunan PAD akan sangat berpengaruh terhadap pembayaran hal tersebut,” terangnya.
Di tengah-tengah keuangan daerah yang sedang defisit, dia mengimbau seluruh pegawai tetap optimis selama bekerja dan dapat menunjukan profesionalisme. Berikutnya, diapun mengajak selalu ceria saat berkantor dan menebar senyum sesama rekan kerja, sebab selama delapan jam kerja di kantor maka energi positif mengalir ke kolega kerja lainnya.
Penulis: Mohammad Rahmadhani | Editor: Donny Fahrum
