Oleh: Fakhruddin Halim
Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Sudah tujuh tahun warga Desa Pulau Sumedang, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, menanti perbaikan alur keluar masuk dermaga setempat.
Sejak tahun 2016 sudah berulang kali proses perbaikan diajukan. Tapi selalu membentur meja birokrasi. Tak jelas pula apa alasannya.
Padahal, 165 kepala keluarga atau sekitar 600 jiwa penduduk Desa Pulau Sumedang adalah nelayan yang sangat bergantung pada akses keluar masuk dermaga. Pasalnya, hanya celah yang kini kian menyempit itu satu-satunya akses keluar masuk perahu mereka.
Di kedua sisi celah sempit sekitar tiga ratus meter dari dermaga menuju perairan lepas Sumedang berdiri kokoh hamparan karang tajam.
Kondisi ini tidak saja membatasi atau menyulitkan nelayan yang hanya satu perahu bisa lewat celah itu, tapi juga membahayakan nelayan. Bukan sekali dua kapal nelayan karam akibat menabrak karang.
Padahal warga mengklaim hasil tangkap mereka dan warga sekitar dari perairan Sumedang menyuplai 60-70 persen konsumsi ikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Pemerintah Kabupaten Belitung dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terkesan kurang serius menuntaskan persoalan ini.
Sejumlah pihak menilai pemerintah provinsi yang lamban dalam mengeluarkan perizinan sehingga kabupaten kesulitan menganggarkan alokasi di APBD untuk membereskan alur keluar masuk dermaga Sumedang.
Sebaliknya, provinsi menilai siapapun bisa membangunnya mulai dari desa, kabupaten, provinsi bahkan pemetintah pusat. Hanya saja harus jelas status dermaga itu ada pada kewenangan siapa? Kabupaten kah? Provinsi kah? Harus diperjelas dulu.
Persoalan semacam ini terlihat sangat rumit. Padahal seharusnya tidak demikian. Ini menjadi pertanyaan serius publik. Sebenarnya seperti apa kebijakan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten untuk sektor kelautan dan perikanan?
Coba semuanya pemangku kepentingan seperti kabupaten, provinsi, termasuk desa dan nelayan duduk satu meja, bwnar-benar bahas sampai tuntas sehingga ditemukan solusi yang efektif dan masuk akal.
Bukankah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sejak lahir menitik beratkan keunggulan utama dan basis utama pembangunannya menjadikan laut sebagai prioritas dan keunggulannya?
Dari nama saja ‘Kepulauan’ harusnya seluruh potensi inti diarahkan pada sektor ini. Kenyataanya, untuk membereskan sola alur dermaga kecil nelayan Sumedang saja tidak mampu.
Tengoklah bukan hanya alur Dermaga Sumedang yang tidak beres. Ada pula Dermaga Suak Kemang di Desa Petaling, Dermaga Teluk Gembira, Dermaga Pulau Seliu, Dermaga Pulau Sumedang, pelabuhan tambat perahu nelayan Suak Kemang, Desa Gual, Kecamatan Selat Nasik yang rusak parah belum juga ada tindak lanjut.
Ini baru sebagian kecil dari data yang diketahui. Belum lagi kalau dilihat dari sisi anggaran. Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Babel yang pada Tahunq 2021 Rp83,166 miliar, pada tahun 2022 dipangkas hingga menyisakan Rp24,39 miliar. Pada tahun 2023 anggaran sedikit baik dari tahun sebelumnya yakni Rp39,67 miliar. Dan pada tahun 2024 mendatang dianggarkan sebesar Rp46,82 miliar.
Tetap saja anggaran ini masih terlalu kecil kalau berbicara pembangunan sektor keluatan dan perikanan yang luas laut Babel lebih luas dari daratan.
Padahal sebagian besar penduduk Bangka Belitung terutama yang mendiami sepanjang pesisir dan sejumlah pulau adalah nelayan yang menggantungkan hidupnya di laut.
Sektor ini rasanya akan sangat sulit berkembang. Bahkan untuk sekedar bermimpi saja rasanya kita tidak berani.
Tapi, dari jumlah alokasi APBD Provinsi Babel, terbilang kecil untuk membangun sektor kelautan dan perikanan sebagai sektor unggulan Babel.
Sektor kelautan dan perikanan berjalan terseok- seok. Tak jelas pula arah pembangunanya kedepan. Suram. Padahal pasca darat diobrak-abrik tambang, dan bahkan hingga kini masih berlangsung, sektor kelautan harusnya menjadi andalan yang harus dipersiapkan dengan terencana dan terukur agar dapat menopang perekonomian Babel ke depan. Tapi, apa hendak dikata. Hingga kini, sektor kelautan dan perikanan Babel, payah!
