DPRD Provinsi Babel

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemprov Babel TA 2022, Fraksi Demokrat: Tidak Ada Target Retribusi Yang Memuaskan

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) tahun anggaran (TA) 2022 banyak catatan dari Fraksi Demokrat DPRD Babel.

Hal ini terungkap dalam rapat paripurna pengambilan keputusan rancangan peraturan daerah (ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022 yang digelar DPRD Babel, Jumat (11/8). Walaupun demikian, tujuh fraksi tetap memberikan persetujuannya atas ranperda tersebut.

Persetujuan fraksi sendiri penuh dengan catatan yang diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Diantaranya berkenaan perencanaan kegiatan, temuan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang tak sama hingga persoalan pendapatan retribusi OPD yang rendah.

Paripurna sendiri dipimpin oleh Ketua DPRD Babel H Herman Suhadi yang didampingi tiga wakilnya Heryawandi, Beliadi dan Heliyana. Turut hadir pula Penjabat Gubernur Babel Suganda P Pasaribu serta Sekretaris Daerah (Sekda) Babel, Naziarto.

Berkenaan pendapatan retribusi rendah ini disampaikan dalam pandangan akhir Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya, Ranto Sendhu. Keras kritikan yang diberikan Demokrat kepada OPD yang dinilai belum memaksimalkan kewenangan penarikan retribusi yang merupakan bagian pemasukan PAD.

“Kami sayangkan tidak ada target retribusi yang memuaskan, kecuali satu OPD yakni Bakuda (Badan Keuangan Daerah) yang realisasi pendapatannya melebihi target,” kata Ranto.

Dalam kesempatan itu, Ranto juga menyebutkan, sedikitnya sumbangsih untuk pendapatan daerah tidak sebanding dengan pengajuan anggaran besar untuk program/kegiatan OPD ketika memasuki pembahasan anggaran yang baru.

“Jadi (OPD) jangan hanya bisa menganggarkan anggaran yang besar, istilah (Bangka) itu jangan hanya pacak belanje tapi dak pacak ngasel duit (bisa belanja tapi tidak bisa menghasilkan uang),” tegas Wakil Ketua Komisi II DPRD Babel ini.

Di sisi lain, Fraksi Demokrat juga masih banyak menemukan masalah besarnya SILPA di tahun 2022 di setiap OPD. “Seperti yang kita pahami bersama besarnya SILPA ini, dapat mengindikasikan adanya permasalahan dalam perencanaan, bisa jadi kurang matang atau lemahnya dalam pelaksanaan anggaran,” ungkap Rantoh.

Dalam kesempatan ini, pihaknya meminta kiranya Pj Gubernur dapat menemukan solusi yang terbaik agar masalah ini tidak terjadi lagi di tahun-tahun mendatang. “Ini sangat penting dalam rangka perbaikan, kami juga memandang pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan legislatif,” imbuhnya.

Terpisah, Pj Gubernur Babel Suganda tak menampik masih banyak kekurangan dan kelemahan pengelolaan keuangan di tahun 2022 baik itu yang bersifat administratif maupun teknis.

“Hal-hal yang khusus yang menjadi catatan setiap fraksi di DPRD akan kami jadikan bahan masukan dalam mengambil langkah-langkah selanjutnya guna memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut dalam pengelolaan keuangan daerah pada masa selanjutnya,” ungkap Suganda.

Penulis : Redaksi

Lensa Bangka Belitung

Portal Berita Terkini Bangka Belitung

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button