Oleh: Mohammad Rahmadhani (Ketua Gerakan Pemudah Kabah/GPK Bangka)
SAAT ini, politisi menjadi profesi yang banyak diminati oleh banyak kalangan. dengan berbekal kefasihan dalam berkampanye dan kefasihan dialektika saat menyampaikan serta menyambut suara rakyat ataupun ummat. Tantangan ini terkadang tidak sedikit orang untuk memutuskan terjun ke bidang ini.
Tetapi, Apakah semudah itu untuk menjadi seorang politisi ? Apakah semua orang memiliki kemampuan untuk menjadi politisi ? Apakah kefasihan berdialektika saja sudah cukup ?
Ada banyak persepsi yang muncul terkait profesi politisi ini. Persepsi ini tentu sangat tidak tepat, tidak pantas, dan justru merendahkan dan menganggap enteng profesi seorang politisi. Politisi bukanlah profesi yang dilandasi oleh kefasihan dalam komunikasi saat kampanye dan berdialektika saat menerima aspiriasi semata, dan tidak bisa mengandalkan bakat saja.
Pada hakikatnya, menjadi politisi bukan sekedar menyemplung dengan penuh percaya diri atau menggunakan cara “tandem” dengan politisi senior terlebih dahulu, kemudian berharap semua berjalan dengan lancar dan sendirinya.
Sebetulnya, sangat dibutuhkan lebih dari itu untuk menjadi politisi profesional. Dengan menggunakan bentuk piramida, dijelaskan ada empat hal utama yang mendasari profesionalisme seorang politisi, yaitu Komunikasi (comunication); maksudnya ialah komunikasi yang efektif ke semua arah kunci saat berdialog dengan orang banyak, komunikasi yang nyaman untuk disampaikan dan mudah diterima disertakan dengan pujian, Pengetahuan (knowledge) ; dimana sebetulnya sesorang yang harus dibekali ilmu dan berpendidikan yang memahami etika, Keterampilan (skill) ; tentu untuk mendapatkan keterampilan seseorang politisi harus terjun ke lapangan dan melakukannya secara berulang – ulang, sebab yang satu ini perlu pengulangan dan pengulangan, sebagaimana istilah mengatakan “repeatation is mother of skill “, dan Perilaku Profesional (Profesionalism) ; yakni lebih pada sikap seorang politisi, dimana suatu waktu banyak mendapat pujian bahkan ancaman. Maka kita harus menafsirkannya dengan persepsi yang sama, yakni harus bermental.
Sudah begitu banyak pambahasan mengenai profesi politisi, pengetahuan dan teknik komunikasi, termasuk proses kognitif yang diperlukan.
Goals seorang politisi sebetulnya, tidak lain ialah berkiprah di lembaga eksekutif, baik di kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota, bahkan presiden. Dan berkiprah menjadi legislatif, berkiprah sebagai anggota dewan dan senator. Untuk melalui semua itu, telah diatur dalam aturan konstitusi kita berdemokrasi, maka dibentuk sistem pemilihan umum untuk memilih pemimpinya. Tidak ada pengecualian sedikit pun kepada masyarakat Indonesia untuk menggunakan hak politiknya, baik memilih dan dipilih, selama belum dicabut hak – hak politik dimaksud. Namun, sebenarnya goals besar seorang politisi tidak selalu menjadi eksekutif dan senator, tetapi juga tentang aktualisasi diri berbuat lebih banyak.
Secara garis besar dapat dikatakan bahwa keberhasilan seorang politisi tidak hanya dilihat dari kefasihan komunikasi dan dialektikanya. Tetapi juga menetapkan posisi sikap, perilaku, dan integritasnya pada posisi awal sebagaimana profesi lain – lainnya , profesi politisi juga diikat oleh berbagai ketentuan yang berhubungan erat dengan perilaku etika demi menjaga integritas, kepercayaan, dan kualitas layanan yang disampaikan.
Secara sadar pada hakikatnya seorang politisi harus berani mengungkap bahwa tidak begitu penting mengisi waktu atau menumpukan ide untuk bergaya kepada kaum awam. Sebagaimana, dijelaskan oleh filsafat Stoa, bahwa filsafat adalah praktek dan latihan (askesis). Jangan terlalu senang menyebut diri anda seorang politisi, jangan banyak bicara tentang teori – teori kepada orang awam. Karena pokok dari seorang politisi yakni bagaimana bekerja dan hidup sesuai yang telah dipelajari. (*)
