Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Pengetatan aturan ekspor timah dengan pemberlakuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1827 tahun 2018 turut berimbas pada pelaksanaan operasional Pusat Logistik Berikat (PLB) ekspor timah. PLB merupakan kebijakan pemerintah dalam paket kebijakan ekonomi jilid II yang diterbitkan Presiden Jokowi September 2015 silam.
Sebagai operator gudang Pusat Logistik Berikat (PLB) ekspor timah di Bangka Belitung, PT Tantra Karya Sejahtera (TKS) menyatakan ada pengaruh hilangnya potensi pendapatan negara akibat tersendatnya kegiatan operasional PLB.
“Negara kehilangan potensi pajak lebih dari Rp 5 miliar per tahun akibat tidak maksimalnya PLB. Saat penetapan PLB, target ekspor timah melalui PLB sebanyak 6 ribu ton per bulan. PLB seharusnya bisa mengatur harga dan menguntungkan. Kita masih menunggu dan berharap operasional PLB bisa berjalan kembali,” ujar Manager PT TKS Wiryandi kepada wartawan, Rabu, 31 Juli 2019.
Menurut Yandi, PLB lebih menguntungkan bagi perusahaan eksportir karena tarif PLB lebih murah 60 hingga 70 persen jika dibandingkan sewa gudang di Singapura.
“Tarif PLB pakai rupiah bukan dollar sehingga tidak terpengaruh pada kurs dollar. Sejak diresmikan baru beraktivitas 4 kali yang dilakukan 4 perusahaan. Terakhir fasilitas PLB digunakan oleh PT Timah TBK yang ekspor 165 ton pada Maret 2019,” ujar dia.
Yandi menuturkan pihak PT TKS juga turut terimbas dengan tersendatnya pelaksanaan PLB. Sebagai operator gudang, kata dia, TKS mengalami kerugian hingga puluhan miliar.
“PLB ditetapkan Menteri Keuangan pada 19 Oktober 2016. Kita sendiri menginvestasikan lebih dari Rp 10 miliar untuk membangun gudang dan sarana prasarana PLB. Namun pemasukan dari program yang sudah berjalan tiga tahun ini masih dibawah 5 persen jika dibandingkan dengan nilai investasi,” ujar dia.
Yandi mengatakan PT TKS sudah merumahkan beberapa karyawan dan masih harus menutup operasional hingga Rp 150 juta per bulan. Namun pihaknya masih bertahan karena ditutup dengan subsidi silang.
“Karyawan juga saat ini tinggal 11 orang. Padahal kalau berjalan, lebih dari 40 orang tenaga kerja yang bisa dikaryakan,” ujar dia.
Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Bangka Belitung Edwin Salim mengatakan ALFI mendorong agar sektor logistik di Bangka Belitung dapat memberikan kontribusi kepada negara dan masyarakat.
“Untuk itu, kita dari ALFI menyarankan perlunya sinergitas antara lembaga negara terkait hal tersebut. Hal itu sesuai dengan keinginan Presiden yang ingin membangun PPB di Indonesia, tentu ini harus diselesaikan. Jangan sampai semakin banyak yang dirugikan,” ujar dia.
Penulis : vio
