NEWS

Ombudsman: Ada Potensi Maladministrasi dalam Pembentukan Satgas Tambang Timah Ilegal

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Pro kontra terjadi ditengah masyarakat terkait pembentukan Satuan Tugas (Satgas) penanganan tambang timah ilegal yang dibentuk Penjabat Gubernur Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin.

Satgas tersebut diketuai oleh Thamron alias Aon yang merupakan pemilik perusahaan peleburan timah atau smelter PT Menara Cipta Mulia (MCM).

Terkait legalitas pembentukan satgas, Kepala Perwakilan Ombudsman Bangka Belitung Shulby Yozar Ariadhy mengatakan ada potensi maladministrasi dalam pembentukan satgas tersebut.

“Prosedur pembentukan satgas harus tidak bertentangan dengan peraturan. Saat menjalankan tugas menjauhi konflik kepentingan, sampai dengan mekanisme pengawasan yang efektif terhadap satgas tambang tersebut,” ujar Shulby kepada wartawan, Rabu malam, 29 Juni 2022.

Menurut Shulby, potensi konflik kepentingan juga pasti akan ada dalam kondisi tersebut. Namun peran pemerintah dalam memegang kendali, menyusun instrument pengawasan dan koordinasi lintas sektor pun harus semakin diperkuat.

“Ombudsman berharap Pemprov dapat menerapkan strategi penthahelix dengan baik, instrument pengawasan yang efektif, serta penguatan integrasi lintas sektor,” ujar dia.

Shulby menuturkan penyelesaian pertambangan timah tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah sendiri dan harus menggunakan strategi pentahelix. Salah satu unsur penting dalam strategi tersebut, kata dia, adalah adanya keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha.

“Kami kira untuk yang ditunjuk sebagai ketua satgas tambang tersebut adalah unsur masyarakat dan pelaku usaha tersebut. Hanya saja, kami berharap juga dapat melibatkan unsur pers serta para akademisi,” ujar dia.

Shulby menambahkan pihaknya belum bisa berbicara banyak dikarenakan belum ada surat keputusan resmi atau instrument hukum yang dipublikasi resmi oleh Pemprov Babel terkait tupoksi atau job desk satgas tambang tersebut secara rinci, bagaimana, mekanisme struktur formaturnya dan ketentuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Menurut kami satgas tidak sebagai regulator, akan tetapi sebagai pihak yang mensosialisasikan, menerapkan, serta pengawasan terhadap praktek-praktek pertambangan yang baik sesuai kaidah peraturan yang berlaku. Kalau sudah resmi, nanti dalam jangka pendek dapat kita lihat kinerja Satgas ini, apakah kolektor timah sudah semakin sadar tidak membeli bijih timah dari hasil tambang ilegal,” ujar dia.

Penulis: Servio M | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button