NEWS

PWI, Ketaatan dan Disiplin Organisasi

Catatan Zulkifli Gani Ottoh, Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat

Lensabangkabelitung.com, Jakarta – Salah satu putusan hasil Kongres Persatuan Wartawan Indonesia XXIV, 28 – 29 September 2018 di Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah, adalah dengan disahkannya Peraturan Dasar (PD), Peraturan Tumah Tangga (PRT), Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Kode Perilaku Wartawan (KPW) yang berlaku untuk seluruh Wartawan Anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Hingga menjelang empat tahun berjalan setelah Kongres, 2018 – 2022, Pengurus Pusat PWI perlu mengingatkan kembali kepada seluruh Anggota dan Pengurus, baik di tingkat Provinsi, maupun Kabupaten dan Kota tentang Ketaatan dan Disiplin Organisasi.

Konferensi Provinsi PWI Bangka Belitung

Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat, Zulkifli Gani Ottoh, pada tanggal 27–29 Maret 2022 berada di Kota Pangkalpinang untuk mengikuti dan sekaligus memimpin sidang Konferensi Provinsi VI PWI Kepulauan Bangka Belitung.

Konferensi berlangsung pada Senin, 28 Maret 2022 di Ballroom Grand Mutiara Hotel. Konferensi diikuti oleh 73 Anggota Biasa, dari 88 orang yang tertera dalam daftar peserta tetap, atau diistilahkan oleh teman-teman Pengurus PWI Provinsi, Kabupaten dan Kota sebagai daftar pemilih tetap (DPT).

Dua calon ketua PWI Provinsi Bangka Belitung mendaftar dan mengembalikan formulir, masing-masing, Muhammad Fathurahman dari Lensabangkabelitung.com, dan Rudy Sahwani dari media Bangkaindependent.com. Sedangkan yang mendaftar untuk calon ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) Bangka Belitung, hanya satu orang, yaitu Ir. Replianto, media Wartabangka.com. Pada saat proses verifikasi faktual calon ketua berlangsung, Rudy Sahwani mengundurkan diri.

Demikian pula, oleh karena hanya satu calon mendaftar untuk ketua DKP, maka oleh seluruh peserta Konferensi VI memutuskan secara aklamasi, menetapkan Muhammad Fathurahman sebagai Ketua PWI Provinsi, dan Ir Replianto sebagai Ketua Dewan Kehormatan Provinsi Bangka Belitung masa bakti 2022 – 2027.

Setelah acara Konferensi berlangsung, Ketua PWI Provinsi Bangka Belitung terpilih, Muhammad Fathurahman melapor secara lisan kepada Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat, bahwa mantan Sekretaris periode 2016 – 2021, AGUS HENDRAYADI PONERAN melaporkan mantan Wakil Sekretaris I Fakhruddin Halim ke Pihak Berwajib, diduga melakukan pemalsuan tanda tangan yang bersangkutan.

Pada saat itu pula, Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat langsung melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada Ketua PWI Provinsi terpilih, Ketua DKP terpilih, mantan calon ketua Rudy Sahwani, dan Terlapor Fakhruddin Halim. Mereka membenarkan tentang laporan polisi tersebut.

Secara singkat hasil klarifikasi, diurai kronologis tentang dugaan pemalsuan tanda tangan Mantan Sekretaris, Agus Hendrayadi Poneran, oleh Mantan Sekretaris I, Fakhruddin Halim masa bakti 2016-2021, sebagai berikut:
Agus Hendrayadi Poneran, selaku Sekretaris, nyaris lebih kurang 1 (satu) tahun tidak aktif mengurusi organisasi PWI Provinsi Bangka Belitung.

Ketidakaktifan Agus Hendrayadi Poneran, telah dibahas dan diputuskan dalam rapat pengurus. Ketua PWI Provinsi Bangka Belitung menugaskan Wakil Sekretaris I, Fakhruddin Halim mengambil alih sementara tugas Sekretaris, menandatangani surat-surat untuk kelancaran kesekretariatan organisasi.

Guna memperlancar dan tidak terjadi kevakuman organisasi, Fakhruddin Halim melaksanakan tugas tersebut, yakni bersama dengan Ketua menandatangani surat-surat, baik yang berhubungan dengan keanggotaan, maupun operasional organisasi, termasuk persiapan pelaksanaan Konferensi Provinsi VI PWI Bangka Belitung.

Apa yang telah dilakukan Wakil Sekretaris I, Fakhruddin Halim menandatangani surat-surat bersama Ketua PWI Provinsi telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), seperti dapat dilihat penegasan dalam PD-PRT sebagai berikut:

Bab V Peraturan Dasar (PD) Pasal 24 ayat (1) i, memfasilitasi jabatan Sekretaris sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu seorang Sekretaris, dan dua orang Wakil Sekretaris ;
Bab V Peraturan Rumah Tangga (PRT):

Pasal 18 ayat (9): Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Sekretaris:
Melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan/administrasi;
Bersama Ketua menandatangani surat-surat keputusan, instruksi, dan surat-surat keluar;
Bersama Ketua dan Bendahara menandatangani cheque dan surat-surat berharga lainnya.
Pasal 18 ayat (10) : Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wakil Sekretaris:
Membantu Sekretaris dalam menangani sehari-hari hal-hal yang berkaitan dengan kesekretariatan/administrasi;
Mewakili Sekretaris JIKA Sekretaris berhalangan.

Dapat disimpulkan, bahwa mengingat pentingnya penyelenggaraan operasional organisasi yang merupakan pusat dari pada seluruh aktivitas kesekretariatan, sehingga PD-PRT PWI memfasilitasi 3 (tiga) orang menjabat Sekretaris tersebut;
STRUKTUR PENGURUS LENGKAP :
Bab V PD Pasal 23 ayat (1) : Pengurus lengkap PWI Provinsi terdiri atas :
Dewan Penasehat ;
Dewan Kehormatan Provinsi ;
Pengurus Harian ;
Ketua/Wakil Ketua Seksi.

Dapat disimpulkan, bahwa Jabatan Sekretaris merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan Pengurus Harian, yang bertanggung jawab penuh dalam mengoperasionalkan kesekretariatan organisasi.

TAAT DAN DISIPLIN ORGANISASI:
Bab III PD Pasal 8 : Anggota PWI Berkewajiban :
Menaati Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI, serta keputusan-keputusan organisasi ;
Menaati Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan ;
Menjaga kredibilitas dan integritas profesi serta organisasi.

Dapat disimpulkan, bahwa Anggota maupun Pengurus PWI Provinsi, Kabupaten dan Kota HARUS tunduk dan taat terhadap PD-PRT, KEJ dan KPW. Bilamana terjadi masalah internal organisasi diselesaikan secara internal, demi menjaga kredibilitas dan integritas profesi dan organisasi.

Bab IV PD Pasal 12 ayat (2) : “Konferensi Provinsi adalah pemegang kekuasaan dan wewenang tertinggi di tingkat provinsi. Dimaksud Konferensi Provinsi Pemegang Kekuasaan dan Wewenang Tertingi, adalah semua keputusan yang lahir dari pelaksanaan Konferensi Provinsi, termasuk seluruh rangkaian aktivitas penyelenggaraan Konferensi Provinsi, dan laporan pertanggungjawaban Pengurus PWI Provinsi, hingga keputusan hasil pemilihan pengurus baru telah diterima dan disetujui oleh seluruh peserta Konferensi Provinsi.

Dapat disimpulkan, bahwa masalah penandatanganan Wakil Sekretaris I, Fakhruddin Halim mewakili Sekretaris, Agus Hendrayadi Poneran, dapat dibenarkan, sepanjang semua yang dilakukan untuk kepentingan dan kelancaran organisasi, serta bukan kepentingan pribadi. (*)

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button