NEWS

Genjot Pendapatan Negara Lewat Pajak, PT Timah Edukasi Mitra Usaha Soal PPH 21

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Untuk memaksimalkan pendapatan negara berupa pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), PT Timah Tbk mendorong mitra usaha untuk patuh pajak.

PT Timah Tbk menggandeng Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkalpinang dan KPP Bangka untuk menyosialisasikan kewajiban pajak mitra usaha perusahaan. Untuk itu,
PT Timah Tbk menggelar sosialisasi Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Kegiatan Penambangan Bijih Timah bagi para mitra usaha tambang darat di Graha Timah Pangkalpinang, Selasa, 19 April 2022.

Pajak Penghasilan Pasal 21 dinilai belum optimal di sektor pertambangan, sehingga perlu edukasi lebih masif agar berdampak pada peningkatan negara.

Direktur Utama PT Timah Tbk Achmad Ardianto yang membuka kegiatan ini mengatakan, saat ini PT Timah Tbk sedang mencanangkan model bisnis terbaik untuk mengoptimalkan sumber daya alam dan meningkatkan pendapatan negara sehingga dapat memberikan manfaat secara luas.

Pemerintah kata dia memberikan pesan kepada PT Timah Tbk untuk memaksimalkan penerimaan negara.

Ia menyebutkan, untuk sektor pertambangan timah di tahun 2019 cukup maksimal mencapai sekitar Rp1,9 triliun karena saat itu bijih timah yang wajib pungut pajak juga banyak. Namun, tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan yang signifikan dan hal ini tentunya menjadi perhatian dari Kementerian Keuangan.

“Hari ini kita bersepakat akan bekerjasama dengan kantor pajak agar bisa mengoptimalkan pendapatan negara dalam membangun negara. Kami ingin mitra PT Timah Tbk menjadi mitra yang terpercaya. Saya berharap kita semua sebagai pemain timah dapat mendukung program negara dan patuh pada ketentuan pajak,” kata pria yang kerap disapa Didi.

“Dalam kesempatan ini PT Timah Tbk mengimbau, mendorong, mengajak kita semua untuk bisa mendorong agar sektor pajak dan PNBP bisa meningkat dengan cara melakukan bisnis yang baik, pencatatan yang baik dan pembayaran yang baik,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala KPP Pratama Pangkalpinang Muchamad Arifin mengatakan mendukung langkah proaktif PT Timah Tbk yang telah bersinergi dengan pihaknya untuk meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak. Khususnya pajak dari orang pribadi yang berkecimpung dalam industri timah.

Ia menjelaskan, jika PPH 21 ini meningkat, ini tidak hanya meningkatkan pendapatan negara saja melainkan juga berdampak pada meningkatnya bagi hasil bagi pemerintah provinsi, kabupaten dan kita.

“Dengan adanya sosialisasi ini akan meningkatkan kepatuhan semua para pelaku baik itu badan usaha maupun orang pribadi yang berkecimpung di industri timah. Kami berharap penerimaan pajak akan meningkat,” sebutnya.

Senada dengan disampaikan Kepala KPP Pratama Bangka Gorga Parlaungan yang menyampaikan, pemotongan pajak dari PPH 21 ini masih belum optimal sehingga ini perlu digenjot kembali melalui berbagai edukasi.

Sebagaimana diketahui, sektor pertambangan menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang cukup besar di Bangka Belitung.

“Kita berharap setelah kegiatan ini kepatuhan wajib pajak meningkat, karena ini kan menyasar orang pribadi. PT Timah Tbk sudah mulai dari mitranya untuk mengajak taat pajak semoga nanti akan diikuti yang lainnya,” ujarnya.

Salah satu mitra PT Timah Tbk, Rosi Satrio dari CV Selbi Selumar mengatakan, dengan adanya sosialisasi dari PT Timah Tbk ini pihaknya menjadi semakin paham tentang kewajiban mitra usaha mereka untuk membayar pajak.

“Kami sebetulnya sudah tau ada PPH 21 ini, tapi memang belum dijalankan optimal karena bingung penambang yang menjadi mitra kami ini kan bukan pegawai. Tapi setelah adanya penjelasan tadi ternyata yang tidak punya NPWP juga bisa kena potongan pajak, sehingga ini bisa menghindari kerumitan dalam hal pemotongan,” katanya.

Kedepan, ia berharap acara seperti ini sering dilakukan dan tidak hanya mereka saja yang mendapatkan sosialisasi tapi juga para penambang, agar mereka paham kewajiban ini.

Senada Hendra mitra PT Timah Tbk dari CV Gunung Manik mengatakan, pihaknya belum mengetahui terkait adanya pungutan pajak PPH 21 ini, sehingga dengan adanya sosialisasi ini mereka bisa menjalankan kewajiban kepada orang pribadi yang menjadi mitra.

“Kita baru tau ada ketentuan seperti ini, karena selama ini memang kita tidak menerapkan PPH 21 ini, bukannya kita enggak patuh tapi karena memang enggak tahu. Saya rasa memang acara seperti ini perlu dilakukan dan setelah ini kami akan menyampaikan kepada mitra usaha kami,” katanya.

Release

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button