LENSA POLITIKNEWS

Eko: Wacana Penundaan Pemilu Inkonstitusional karena Mengambil Alih Kedaulatan Rakyat

Lensabangkabelitung.com – Wacana besar (grand narrative) terkait penundaan pemilu 2024 seharusnya tidak mengemuka di depan publik. Karena hal tersebut tidak memiliki dasar hukum sama sekali.

Pandangan soal konstitusi atau UUD 1945 seharusnya jadi landasan berpikir para penyelenggara negara baik dalam ber-argumen maupun melakukan praktik penyelenggaraan negara.

“Padahal dalam preambule UUD 1945 paragraf ke empat sudah dijelaskan yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar Ketuhananan Maha Esa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Partner di Depari and Vretania Law Firm, Eko Haridani Sembiring Depari kepada redaksi, Sabtu, 19 Maret 2022.

Dikatakannya, manifestasi tentang kedaulatan rakyat, salah satunya mengemuka secara jelas dalam ketentuan pasal 6A ayat (1) yang menjelaskan bahwa Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

Jalan pikiran konstitusi atau UUD 1945, sambung Eko, kemudian mengatur mekanisme manifestasi tersebut dalam format norma imperative dalam pasal 22E ayat (1) yang berbunyi pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

“Dengan demikian, jika penundaan pemilu tetap dilaksanakan akan mengakibatkan status dan atau praktik penyelanggaraan negara tidak sah di depan hukum, karena telah mengambil alih kedaulatan rakyat yang tentunya tidak sejalan dengan pikiran konstitusi atau UUD 1945,” tandasnya.

Release

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button