BANGKA BARATLENSA DAERAHNEWS

Sudah Ingatkan Kepala Daerah, Kajari Nilai Ada Beberapa Potensi Korupsi di Bangka Barat

Lensabangkabelitung.com, Muntok– Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Helena Octavianne menilai ada beberapa potensi yang bisa saja menjadi cikal bakal tindak pidana korupsi di Kabupaten Bangka Barat. Helena mengaku, setidaknya ada dua hal yang bisa menjadi potensi korupsi tersebut sudah disampaikan kepada Kepala Daerah yang saat ini memimpin Negeri Sejiran Setason.

Helena menilai, di Bangka Barat sebenarnya banyak hal yang harus diperbaiki terutama sistem tata kelola pemerintahan. Sebab dari tata kelola pemerintahan yang berantakan tersebut nanti bisa menyebabkan munculnya unsur-unsur tindak pidana korupsi. Hal ini dikatakan Helena menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi Bupati dan Wakil Bupati yang sekarang menjabat untuk bisa merapikan hal tersebut.

“Karena dari administrasi yang tidak rapi akan memungkinkan muncul tindak pidana korupsi, potensinya di situ,” kata Helena Octavianne, Selasa, 22 Februari 2022.

Melanjutkan penilaiannya, Helena menganggap potensi terjadinya korupsi di Kabupaten Bangka Barat masuk ke dalam kategori menengah. Lagi-lagi, hal itu disebabkan oleh tata kelola pemerintahan yang menurutnya masih berantakan.

Tidak hanya tentang tata kelola pemerintahan, Helena juga mengaku sudah pernah menyampaikan ke Kepala Daerah perihal potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya banyak dimiliki oleh Kabupaten Bangka Barat. Kepala Kejari Babar itu bertanya, potensi PAD yang begitu banyak kenapa bisa sampai dibiarkan saja.

“Berapa kali saya bilang, potensinya banyak, kenapa kok dicuekin dibiarin, nah, karena pembiaran itu kan berarti merugikan perekonomian nasional, dari pembiaran itu ada sekarang unsur tindak pidana korupsi yang mana yang bisa menimbulkan kerugian negara diangkat menjadi tindak pidana korupsi,” katanya.

“Saya sempat bilang, hati-hati Pak, kalau saya bilang sih tersangkanya bisa Bupati dan Wakil Bupati, gitu, karena dibiarkan, yang seharusnya masuk ke pemerintah daerah, supaya bisa bangun infrastruktur berjalan tapi ini dicuekin, itu banyak orang yang tidak paham dan tidak sadar, karena orang kan kadang-kadang (hanya) rutinitas yang dijalankan,” katanya menambahkan.

Kemudian, ia menyampaikan solusi pertama untuk mencegah potensi tersebut menjadi tindak pidana korupsi adalah dengan cara merapikan administrasi terlebih dahulu. Minimal administrasi tertata dan terkelola dengan baik, sebab administrasi termasuk di dalamnya pertanggungjawaban, perencanaan, proses pelaksanaan dan apakah pengawasan juga dijalankan.

“Makanya sebagai nawacita Presiden Jokowi bilang WBK dan WBBM, bagaimana melayani masyarakat dengan baik, bagaimana bisa memberikan transparansi. Pemerintah Bangka Barat kan sudah menyatakan WBK dan WBBM, zona integritas, tunjukkan,” demikian Helena Octavianne.

Penulis: Sepri | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button