BELITUNGLENSA DAERAHLENSA POLITIKNEWS

Nelayan Ilir Belitung Mengeluh Tak Pernah Mendapat Bantuan dari Pemprov Babel

Lensabangkabelitung.com, Belitung – Melalui reses di masa sidang kedua dan tahun kedua oleh DPRD Bangka Belitung saat ini, terlihat para anggota legislatif tidak hanya menampung aspirasi yang kemudian dituangkan ke dalam pikiran pokok dewan, namun masyarakat dari berbagai kalangan dapat mengeluhkan bantuan-bantuan pemerintah yang tidak pernah diterima oleh penerima sesungguhnya.

Sebagaimana dikeluhkan oleh para nelayan Ilir Bantan, Kabupaten Belitung saat dua Anggota DPRD Dapil Belitung, yaitu Taufik Mardin dan Rudi Hartono menggelar reses serentak di hadapan seluruh nelayan dan masyarakat, di Balai Desa Bantan, Kecamatan Membalong, Belitung, Senin, 7 Februari 2022.

“Sedikit banyaknya ada beberapa aspirasi masyarakat nelayan ilir yang mengeluh belum pernah mendapatkan bantuan, selain itu, aspirasi juga datang dari sisi pertanian,” ujar Taufik Mardin.

Terkait keluhan itu, ia menyarankan para nelayan tersebut untuk membentuk kelompok. Sebab, syarat mutlak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah ialah mesti memiliki kelompok nelayan.

“Setelah terbentuknya kelompok, maka barulah kelompok tersebut mengajukan proposal kebutuhannya apa. Misalnya bantuan seperti alat tangkap, bubu atau peralatan bagi nelayan, maupun dari sisi pertanian seperti irigasi persawahan, saluran drainase maupun cetak sawah, dan bantuan pupuk,” terangnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan di sektor pertanian pun dapat mengajukan pupuk subsidi dengan ketentuan kebutuhan dasar, luas lahan pertanian, komoditi yang dihasilkan, selanjutnya dapat diajukan kepada pemerintah dalam bentuk proposal.

Legislator asal Demokrat, Rudi Hartono pun sigap menanggapi konflik lokal Desa Bantan khususnya di Dusun Cangkok yang masuk Kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang mana sebagian pemukiman penduduk masukan dalam kawasan tambang milik PT Timah.

“Kita akan perjuangkan ini, sehingga masyarakat yang tinggal disitu menjadi lega tidak masuk dalam kawasan IUP. Karena IUP di situ sudah tidak produktif, mudah-mudahan PT Timah bersedia membebaskan IUP yang masuk lokasi pemukiman penduduk,” tegasnya.

Sebelum menutup reses, Rudi Hartono menerangkan setiap kebijakan milik kewenangan pemerintah provinsi, pihaknya siap mengawal kebijakan itu, namun bila di tingkat kabupaten, pihaknya akan mengusulkan kepada kabupaten terkait, khususnya melalui fraksi yang ada DPRD tingkat kabupaten.

Penulis: Mohammad Rahmadhani

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button