NEWS

Bersaksi di PTUN, Analis Hukum Setda Bangka Tegaskan Pelabuhan Jelitik Kewenangan Bupati Bangka

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Otoritas pengurusan Pelabuhan Perikanan Jelitik, Sungailiat, jelas menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangka. Karena statusnya sebagai pelabuhan pengumpan lokal.

Hal di atas, dinyatakan Analis Hukum Muda pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka, Muhammad Taufiq ketika bersaksi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pangkalpinang, Selasa, 22 Februari 2022.

“Itu pelabuhan pengumpan lokal. Pelabuhan Jelitik itu kewenangannya Pemkab Bangka,” ujar Taufiq ketika menjawab pertanyaan majelis hakim.

Dasar hukum dari pernyataan yang disebutkannya itu, Taufiq merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 125 Tahun 2018.

“Di Permenhub itu disebutkan, kewenangan pelabuhan pengumpan lokal adalah kepala daerah kabupaten/kota,” ujar dia lebih lanjut.

Dikatakannya pula, PT Pulomas Sentosa diberikan izin oleh Bupati Bangka untuk melakukan normalisasi atau pendalaman alur di muara Pelabuhan Jelitik. Izin itu pun ditegaskannya masih berlaku hingga sekarang.

“Sampai saat ini Bupati Bangka belum mencabut perizinan yang diberikan kepada PT Pulomas. Tahun 2020 kita perpanjang, tahun 2021 juga kita perpanjang. Izin masih berlaku. Kami memberi toleransi kepada Pulomas untuk melaksanakan kewajiban. (Saat itu) mereka juga masih memberi kontribusi pendapatan daerah,” tutur dia.

Sidang sengketa administrasi yang saat ini bergulir di PTUN Pangkalpinang, diajukan oleh PT Pulomas Sentosa terhadap Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, terkait dengan kewenangan otoritas pengurusan Pelabuhan Jelitik.

Dalam pokok perkara gugatannya, PT Pulomas Sentosa menilai Tergugat Gubernur Babel telah melakukan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan (Onrechtmatig Overheidsdaad) atas tindakan pemerintah membuat dan melakukan kesepakatan dan perjanjian bersama untuk Pelaksanaan Normalisasi Alur dan Muara Sungai Jelitik Air Kantung Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka. Serta, menyatakan Tergugat tidak berwenang melakukan tindakan pemerintah dalam wilayah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang merupakan otoritas dan kewenangan Bupati Bangka berdasarkan peraturan yang berlaku.

Di persidangan, PT Pulomas Sentosa diwakili oleh kuasa hukumnya dari Kantor Pengacara Adystia Sunggara dan rekan. Adapun Gubernur Babel diwakili oleh Biro Hukum Setda Babel.

Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button