NEWS

Sidang Gugatan Pulomas, Gub Babel Diperintahkan Majelis Hakim Tunjukkan Surat Asli

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Sidang Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pangkalpinang yang diajukan PT Pulomas Sentosa terhadap tergugat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman, pada Senin, 6 Desember 2021, berisikan agenda pembuktian. Kedua pihak diminta untuk menunjukkan surat-surat atau dokumen yang dihadirkan sebagai alat bukti.

Selain Gubernur Babel yang menjadi Tergugat I, di sidang yang sama mendudukkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemprov Babel sebagai Tergugat II. Pada persidangan itu, kedua tergugat menguasakan kepada Pengacara Negara dari Kejaksaan Tinggi Babel, Satria. Adapun pihak Penggugat, dikuasakan kepada Kantor Pengacara Adystia Sunggara yang di persidangan ini menurunkan Hendra Irawan, Mardi Gunawan, Bachtiar dan Ryan Azismi.

Di persidangan kali ini, Majelis hakim yang diketuai oleh Syofyan Iskandar meminta pihak Penggugat dan pihak Tergugat untuk menyampaikan bukti surat untuk dicocokkan.

PT Pulomas selalu pihak Penggugat mengajukan sebanyak 30 alat bukti yang diberi urutan mulai dari P.1 hingga P.30. Kesemuanya komplit. Namun, di bukti P.18, P.19, P.20, dan P.21, pihak Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan bukti surat asli, karena surat yang dimaksud ada di pihak Tergugat.

Permintaan itu dikabulkan. Majelis hakim memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menghadirkan empat bukti surat asli P.18 hingga P.21 yang dimintakan oleh Penggugat.

Adapun, dari pihak Tergugat I Gubernur Babel, di persidangan itu menghadirkan 26 alat bukti yang diberi nomor T1.1 hingga T1.26.

Selanjutnya, Tergugat II Kepala Dinas DPMPTSP Pemprov Babel, menghadirkan sebanyak 6 alat bukti dan diberi nomor T2.1 hingga T2.6.

Dari 26 alat bukti Tergugat I, setelah diperiksa, ternyata sebanyak 7 alat bukti berstatus pending atau tertangguhkan.

“Terhadap alat bukti yang ter-pending harap disampaikan. Kalau tidak diajukan, kita akan coret dari alat bukti,” tegas ketua majelis hakim Syofyan Iskandar.

Ketua majelis hakim, juga menjelaskan tentang pentingnya alat bukti dalam persidangan PTUN. “Kenapa kita dahulukan alat bukti, karena kita peradilan administratif, yang didahulukan itu surat-menyurat. (Beda dengan) kalau di perdata, itu saksi dulu baru surat,” ujar Syofyan.

Sidang selanjutnya akan dilakukan pada Kamis, 9 Desember 2021, dengan agenda penyerahan bukti yang ter-pending dan pemeriksaan saksi. Sebelum sidang ditutup, ketua majelis hakim menanyakan kepada kuasa hukum tentang jumlah saksi yang akan dihadirkan.

“Izin, Yang Mulia. Kami akan menghadirkan dua saksi,” ujar kuasa hukum Penggugat, Hendra Irawan.

Pertanyaan yang sama, juga diajukan ketua majelis hakim kepada kuasa hukum Tergugat. “Akan ajukan saksi juga, sebanyak lima orang,” ujar kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II, Satria.

Terhadap jumlah lima saksi yang akan dihadirkan pihak Tergugat, ketua majelis hakim mengingatkan tentang bobot kesaksian. “Itu lima orang sama atau tidak kesaksiannya. Kalau kesaksiannya sama, dinilai satu kesaksiannya,” ujar Syofian Iskandar, yang juga adalah Ketua PTUN Pangkalpinang.

Sidang gugatan di PTUN yang dilayangkan PT Pulomas Sentosa itu, bermula dari terbitnya Surat Keputusan Gubernur Bangka Belitung Nomor 188.44/720/DLHK/2021 tentang pemberian sanksi administratif berupa pencabutan izin berusaha kepada PT Pulomas Sentosa tertanggal 3 Agustus 2021 dan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) nomor 188.4/01/LHK/DPMPTSP/2021 tertanggal 23 Agustus 2021 tentang pencabutan Keputusan Kepala DPMPTSP nomor 188.4/131/LH/DPMPTSP/2017 tentang pemberian izin lingkungan kegiatan normalisasi alur, muara dan kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara di Kabupaten Bangka oleh PT Pulomas Sentosa.

Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button