NEWS

Seminar Sustainabilitas Timah Nasional, ESDM Dukung Hilirisasi Sedangkan DPR RI Dorong ‘Main Trader’ Ganti Posisi Kolektor

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Babel Resource Institute (BRINST) menggelar seminar nasional bertemakan “Sustainabilitas Timah Nasional, Refleksi Harapan dan Fakta yang digelar di Novotel Bangka, Senin, 13 Desember 2021.

Dalam seminar tersebut, Kooordinator Pengawasan Usaha Eksplorasi Mineral Direktorat Jenderal Minerba, Andri B Firmanto mengungkapkan izin pertambangan yang diterbitkan menjadi tertib administrasi dan tidak tumpang tindih. Implementasi competent person dalam pelaporan eksplorasi dan studi kelayakan, kata dia, diharapkan dapat memverifikasi data sumber daya dan cadangan yang akurat sehingga umur tambang dan tingkat produksi menjadi terukur serta sumber mineral ditambang dapat ditelusuri asal-usulnya;

“Saat ini hanya PT Timah yang melakukan eksplorasi lanjutan. Kedepannya, jika hal ini tidak dilakukan, maka RKAB tidak adakan diterbitkan,” kata Andri.

Ia mengungkapkan hilirisasi timah diharapkan tidak hanya sampai dengan produksi logam timah namun sampai ke Industri Lanjutan dan Aplikatif mengingat Indonesia salah satu produsen logam timah terbesar di dunia.

“Bangka Belitung ini harus bersyukur, bahwa cadangan timah terbesar di Indonesia ada di sini. Selain itu ada beberapa mineral lainnya, yakni mineral tanah jarang yang juga punya potensi,” katanya.

Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Patijaya mengungkapkan terdapat 2 Panitia Kerja (PANJA) yang berkaitan erat dengan sektor pertimahan, PANJA Peningkatan Pendapatan Negara (PPN) dan PANJA Ilegal Mining (IM).

Harapan yang ingin dicapai Komisi VII, kata dia, adalah masyarakat mendapat penghidupan, ekonomi tumbuh, Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP), aturan dijalankan dan ingkungan hidup terjaga.

“Pemerintah harus hadir mengatur disektor hulu, yang sudah terkesan mengarah ke pasar bebas,” katanya.

Menurut Bambang, diperlukan badan usaha tempat pungut PNBP dengan izin IUP OP khusus (Main Trader). Main Trader sebagai tempat untuk menampung timah yang di produksi oleh masyarakat.

Dengan Main Trader ini, kata dia, nantinya izin usaha IUP OP Khusus yang diberikan untuk pembelian, pengangkutan, pengolahan, penyimpanan, dan penjualan pasir timah/ Menjalankan reklamasi dan rehabilitasi lingkungan di luar IUP yang ada.

“Main Trader menjawab tuduhan jika terjadinya pelanggaran terhadap kerusakan lingkungan dari pihak investor,” ujar dia.

Wakil Ketua AETI, Reza Ardiansyah dalam paparannya memuat beberapa persoalan yang ditemukan. Dalam hal eksplorasi, saat ini hanya sedikit perusahaan yang aktif melakukan kegiatan eksplorasi untuk membuktikan deposit timah yang lebih banyak.

Reza mengungkapkan banyak lokasi penambangan Timah di Indonesia yang membutuhkan teknologi tinggi yang lebih efisien dan ekonomis. Apabila cadangan Timah Indonesia habis secara ekonomis,
maka penghasilan masyarakat, penerimaan daerah, serta negara akan berdampak sangat negatif.

“Kegiatan eksplorasi dikesampingkan karena perusahaan timah banyak bergantung pada penambang rakyat yang bermitra dengan pemilik IUP dimana para penambang memiliki cara/mitos sendiri untuk menemukan timah,” kata dia.

Menurut Reza Ardianssyah kegiatan eksplorasi membutuhkan biaya tinggi. egiatan eksplorasi harus dilakukan secara masif di seluruh daerah penghasil timah di Indonesia.

“Zonasi area pertambangan rakyat harus akurat, jika tidak penambang rakyat akan terus menambang di luar area pertambangan/konsesi. Skema kerjasama antara Pemerintah dengan Swasta untuk kegiatan eksplorasi baru,” katanya.

Anggota AETI adalah perusahaan yang memenuhi peraturan. AETI mewajibkan syarat CPI kepada para anggota maupun calon anggota. Tidak menerima smelter yang tidak memenuhi syarat.

“Anggota AETI mendorong kerjasama yang produktif antara pemerintah, pengusaha dan stakeholders, meningkatkan value timah indonesia dan mendorong good mining practice,” ujar dia.

Penulis: Servio M | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button