NEWS

Pojok Kebijakan Publik STISIPOL Pahlawan 12 Kritisi Tata Kelola Kebijakan BBM di Negeri Tambang

Lensabangkabelitung.com, Sungailiat – Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12 melaksanakan diskusi terkait isu kekinian yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Diskusi tersebut dilaksanakan dalam kegiatan Public Policy Corner.

Kegiatan ini mengundang 2 narasumber yaitu Dr. Yan Megawandi, S.H.,M.Si selaku Dosen STISIPOL dan Shulby Yozar Ariadhy,S.IP.,M.PA.,M.SC selaku Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung yang diikuti oleh mahasiswa STISIPOL Pahlawan 12.

Kegiatan dilaksanakan pada Senin, 13 Desember 2021 bertempat di STISIPOL Pahlawan 12 Sungailiat Bangka.

Dengan kegiatan ini diharapkan dapat membangkitkan semangat para mahasiswa untuk berpikir kritis dalam menyampaikan gagasan alternatif penyampaian solusi dan menghidupkan budaya akademisi melalui diskusi.

Ketua STISIPOL Pahlawan 12, Dr. Darol Arkum, M.Si mengatakan, kegiatan ini dimaksudkan untuk mengkritisi dalam perspektif yang lebih konstruktif sehingga nanti ada second opinion terkait beberapa isu yang muncul di Provinsi Bangka Belitung.

Paling tidak ada mitra untuk memberikan solusi alternatif kepada pemerintah, kemudian ada warna baru kepada masyarakat bagaimana akademisi bisa memberikan gagasan-gagasan alternatif kepada pemerintah untuk menyampaikan solusi.

Dan, diharapkan bisa mengangkat isu-isu nasional, hal ini merupakan langkah upaya untuk bisa mentradisikan budaya-budaya akademis dengan menghidupkan diskusi-diskusi baru.

“Diskusi ini bukan tentang tata kelola kebijakan BBM saja, bukan hanya distribusinya tetapi juga mekanisme-mekanisme pengawasan, kebijakan, dan aspek implementasinya,” ujarnya.

Sementara itu, Dr. Yan Megawandi, S.H.,M.Si selaku narasumber pertama sekaligus Dosen STISIPOL Pahlawan 12, menyoroti kebijakan tentang Kartu Pintar BBM Subsidi.

“Kebijakan dalam pengaturan BBM sudah diatur dalam Surat Edaran Gubernur No 541 Tahun 2019 tentang bahan bakar yang disubsidi pemerintah baik premium maupun solar menggunakan Kartu Brizzi kemudian tanggal 13 Juli 2021 Gubernur mengeluarkan Surat Edaran tentang pemblokiran brizzi bagi kendaraan yang tidak lunas pajak,” ujarnya.

Beberapa rekomendasi yang disampaikan mengenai pengaturan BBM yaitu melihat kelayakan kendaraan, pembatasan pembelian BBM setiap kendaraan, penegakan sanksi, subsidi bagi yang bisa membuktikan jika kendaraannya harus mengisi BBM setiap hari, pengawasan yang makin ketat.

Shulby Yozar Ariadhy,S.IP.,M.PA.,M.SC selaku Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung mendorong para akademisi untuk paham mengenai konsep kebijakan dengan menggunakan fakta di lapangan, dan mengapresiasi forum diskusi yang membahas tentang kebijakan yang merupakan tugas orang-orang yang berada di tengah pendidikan. dari sudut pandang teori apa yang disebut Asimetri Information. penyakit birokrasi yang rawan dengan penyalahgunaan kewenangan.

Forum-forum diskusi penting sebagai bentuk kontrol terhadap kebijakan pemerintah.
Proses pengawasan oleh Ombudsman itu berdasarkan pada pengaruh. Agar pengaruh bisa efektif harus ada kolaborasi.

Dari sudut pandang Ombudsman sebagai pengawas eksternal laporan yang berkaitan dengan energi atau BBM itu masuk ke minoritas.

“Permasalahan yang dihadapi sekarang BBM bukan lagi barang privat yang bisa dibatasi untuk mengatur distribusi. Kartu kendali meski diklaim sebagai kebijakan yang inovatif dalam pengaturan BBM kini hanya sebagai alat untuk pembayaran tidak untuk membatasi dalam pembelian BBM. Sebanyak apapun BBM yang disubsidi jika tidak tepat sasaran maka akan sia-sia dana APBN yang dibuat,” ujarnya

“Apa yang harus dilakukan dalam permasalahan ini yaitu kita harus bersuara terus, bicara terus dan berisik terus dengan menggunakan data, itulah tugas kita yang berada ditengah pendidikan jika kita tidak bersuara dan terus berjalan maka hal ini akan dianggap baik-baik saja, dari kelembagaan berharap ada investigasi sistemik dalam hal ini,” tambahnya.

Mahasiswa sangat antusias mengikuti kegiatan Tata Kelola Kebijakan BBM di Negeri Tambang. Selaku mahasiswa siap untuk menghidupkan budaya akademk melalui forum diskusi yang membahas isu-isu tentang kebijakan pemerintah baik yang ada di Bangka Belitung maupun mengangkat isu-isu kebijakan nasional dengan harapan bisa mencari alternatif menyampaikan gagasan dalam memberi solusi terbaik atas permasalahan tersebut.

Release

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button