NEWS

Penegakan Hukum Kasus Illegal Mining Turun Berdalih Percepat Ekonomi, Ini Penjelasan Kapolda Babel

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Timbulnya dampak ekonomi akibat penyebaran Covid-19 dan ditambah tingginya kenaikan harga beli pasir timah membuat aktivitas pertambangan di Bangka Belitung marak dilakukan. Bahkan aktivitas tersebut cenderung sporadis dengan maraknya aktivitas ilegal yang jelas mengabaikan aspek lingkungan dan kontribusi untuk negara.

Namun di sisi lain, maraknya aktivitas penambangan ilegal ini tidak sebanding dengan penegakan hukum yang dilakukan selama 2021. Laporan kinerja Polda Bangka Belitung tahun 2021 terlihat jelas ada penurunan penegakan hukum kasus illegal mining. Dimana hanya 58 kasus yang ditangani tahun ini. Turun jika dibandingkan tahun lalu dengan 70 kasus.

Kapolda Bangka Belitung Inspektur Jenderal Yan Sultra Indrajaya tidak membantah jika penurunan upaya penegakan hukum dalam kasus illegal mining untuk membantu percepatan ekonomi.

“Penanganan ilegal mining menurun karena percepatan ekonomi? Iya juga. Tapi penurunan ini bukan berarti kita berhenti melakukan kegiatan. Bisa saja illegal minning menurun karena percepatan ekonomi yang harus dilihat,” ujar Yan dalam Pers Rilis Akhir Tahun Polda Bangka Belitung yang digelar di Gedung Tribrata kemarin.

Yan menuturkan pihaknya tetap berkomitmen bahwa segala bentuk illegal mining akan ditertibkan. Diakui dia, tidak mudah melakukan penambangan timah ilegal karena dilakukan perorangan.

“Saya sudah menyampaikan ke jajaran harus ditindak ketika ada laporan dari masyarakat ada tambang bekerja diluar IUP atau diluar konsensi. Apalagi di lingkungan kawasan hutan. Ini tidak bisa ditolerir. Kalau ada harus ditindak,” ujar dia.

Meski berkomitmen menertibkan tambang ilegal, kata Yan, pihaknya tidak bisa berdiri sendiri dan harus bekerja sama dengan instansi terkait. Hal itu, kata dia, dikarenakan penegakan hukum kasus ilegal mining menimbulkan dampak sosial.

“Karena ini bukan masalah penegakan hukum, tapi juga ada masalah sosial yang harus dilihat dari kacamata semua pihak. Sehingga bagaimana penegakan hukum dilakukan tapi juga bisa bermanfaat. Bukan hanya mencapai kepastian hukum tapi juga harus ada manfaatnya kepada masyarakat dan berkeadilan. Itu prinsip yang akan kami lakukan kedepan. Itu komitmen saya bagaimana menindaklanjuti masalah pertambangan timah,” ujar dia.

Penulis: Servio M

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button