BANGKALENSA DAERAHNEWS

Majelis Hakim PTUN Pertanyakan Adanya Bendera Primkopal di Gundukan Pasir Muara Jelitik

Lensabangkabelitung.com, Sungailiat – Kehadiran bendera Primkopal yang ditancapkan di atas gundukan-gundukan pasir di kawasan alur muara Jelitik, menjadi perhatian majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pangkalpinang. Majelis hakim pun mempertanyakan maksud penancapan bendera itu, di tengah proses peradilan yang saat ini sedang bergulir.

Sidang gugatan sengketa administrasi yang diajukan PT Pulomas Sentosa melawan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, pada Selasa pagi (21/12/2021) itu, beragendakan sidang lapangan dan berlangsung di pinggir alur muara Jelitik, Sungailiat.

Ketua majelis hakim Syofyan Iskandar, hadir dengan didampingi lengkap oleh hakim anggota Alponteri Sagala dan Rory Yonaldi. Demikian pula dengan tim kuasa hukum penggugat dan tim kuasa hukum tergugat yang hadir lengkap. Ikut hadir pula, Primkopal sebagai pihak terkait yang diwakili oleh Peltu TNI AL Sudiro sebagai pemberi keterangan.

Kuasa Hukum PT Pulomas Sentosa Adystia Sunggara bertanya dalam status apa Peltu TNI AL Sudiro di Primkopal sehingga hadir memberi kesaksian mewakili Primkopal di persidangan lapangan, pagi itu.

Menjawab pertanyaan itu, Sudiro mengatakan dirinya tidak ada jabatan di Primkopal. “Kami belum ada. Tidak ada,” ujar dia. Adapun, berkaitan dengan posisi Ketua Primkopal Lanal Babel terjadi penggantian posisi. Asep Syaifullah yang menjabat ketua sebelumnya, digantikan Didik.

Kepada Sudiro, majelis hakim bertanya tentang bendera yang ditancapkan di atas gundukan pasir. Sudiro mengakui kalau bendera yang berada di sebelah bendera merah putih itu adalah benar bendera Primkopal.

Jawaban itu, disusul dengan pertanyaan berikutnya dari majelis hakim tentang maksud dari penancapan bendera Primkopal tersebut.

“Bendera itu, karena Primkopal sudah punya IUP, makanya ditandai saja,” ujar Sudiro.

Tentang kepemilikan IUP yang dimiliki oleh Primkopal itu, Sudiro mengklaim kalau IUP yang dikantongi Primkopal adalah berkategori IUP Pertambangan.

Menanggapi pernyataaan tentang IUP tersebut, Kuasa Hukum PT Pulomas Adystia Sunggara mengatakan kliennya telah menerima surat perintah pengosongan areal Muara Jelitik yang disampaikan Primkopal, memiliki bukti kalau IUP yang dimiliki oleh Primkopal tak sesuai dengan peruntukan dari IUP yang diterbitkan.

“Izin yang dipegang Primkopal itu izin penjualan. Bukan izin penambangan. Itu harus kita tegasi. Sehingga saya berharap siapapun dapat melakukan kaidah-kaidah hukum yang benar. Dan, tidak melakukan kebohongan-kebohongan publik atas penggunaan izin dan peruntukannya yang tidak sesuai dengan izin,” tutur Adystia.

Di akhir persidangan lapangan, majelis hakim mengingatkan kepada para pihak yang berperkara maupun pihak terkait, agar tidak dulu melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut majelis hakim bisa mengarah pada timbulnya perkara baru.

“Jangan ada kegiatan-kegiatan dulu di sini. Demi keadilan dan kepastian, karena ini sedang berproses peradilan,” ujar Ketua Majelis Hakim Syofyan Iskandar.

Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button