NEWS

Keterangan Saksi yang Dihadirkan Gubernur Malah Untungkan Pulomas, Ini Alasannya

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pangkalpinang perkara gugatan PT Pulomas Sentosa terhadap Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, pada Senin, 13 Desember 2021, beragendakan keterangan saksi fakta yang dihadirkan oleh tergugat ke muka persidangan. Dari keterangan para saksi tergugat itu, justru memberi keuntungan bagi pihak Pulomas selaku pihak penggugat.

Saksi Ketua Primer Koperasi Angkatan Laut (Primkopal) Babel Mayor Asep Syaifullah yang dihadirkan tergugat ke persidangan, ketika ditanyakan oleh Sumin dari kuaaa hukum pengugat, membenarkan adanya pertemuan antara Gubernur Babel dengan Primkopal. Pertemuan itu dilakukan tiga bulan sebelum kesepakatan ditandatangani.

Padahal, diketahui SK pencabutan atas izin lingkungan PT pulomas Sentosa oleh gubernur adalah bulan Agustus 2021, dan diberitahukan kepada pihak manajemen PT Pulomas Sentosa di bulan September 2021. Sudah ada kesepakatan lisan antara Primkopal dan gubernur untuk melakukan hubungan kerja sama pengerukan alur muara.

Tentang kepemilikan izin lingkungan juga ditanyakan di persidangan itu. “Apakah Primkopal memiliki izin lingkungan, sehingga diberikan kerja sama ini?” tanya kuasa hukum penggugat. Saksi belum bisa menjawab. Sehingga, ketua majelis hakim, Syofyan Iskandar pun ikut menanyakan. “Tahu tidak?” tanya Syofyan. “Tidak tahu,” jawab Mayor Asep. Selanjutnya pertanyaan tentang kepemilikan izin keruk yang juga ditanyakan, saksi juga tidak tahu.

Adapun saksi John Ganesha dari Pusat Dukungan Kebijakan Publik (PDKP) yang mengaku sebagai penerima kuasa yang memberikan advice dan bantuan hukum terhadap Rahman, salah satu nelayan yang mengaku bahwa dirinya telah mengalami kecelakaan di muara Air Kantung sehingga menuntut ganti kerugian atas insiden yang dialaminya kepada PT Pulomas, ditanya pengetahuannya tentang muara Air Kantung.

Di persidangan itu, John Ganesha juga mengaku telah melayangkan somasi kepada PT Pulomas dan mengakui adanya permintaan ganti rugi sebesar Rp1,3 miliar.

Atas hal tersebut, tim kuasa hukum menanyakan tentang legalstanding saksi John Ganesha selaku advokat. “Bukan, saya bukan advokat,” jawab John ketika menjawab pertanyaan Sumin, tim kuasa hukum PT Pulomas Sentosa.

Pertanyaan status advokat atau bukan itu, menjadi penting bagi kuasa hukum PT Pulomas Sentosa, karena berkaitan dengan bukti administrasi surat yang dijadikan salah satu bukti oleh pihak tergugat.

Dengan berstatus bukan advokat dan hanya paralegal, sehingga membuat surat yang dibuat dan ditandatangani oleh seorang yang bukan advokat akan tetapi mengaku sebagai advokat adalah bertendensi pelanggaran hukum dan terkait atas beberapa bukti yang dihadirkan oleh tergugat yang berkaitan dengan surat yang dibuat oleh orang yang bukan advokat namun bertindak seolah sebagai advokat, berdampak pada tidak memiliki nilai pembuktian dalam perkara ini.

“Mohon Yang Mulia, tolong dicatat dalam berita acara persidangan terkait isi T1.54, surat yang dihadirkan oleh tergugat. Surat yang dibuat oleh tim advokat tetapi ternyata bukan advokat,” kata Sumin, kuasa hukum PT Pulomas kepada majelis hakim.

Sementara itu, saksi Rahman, seorang nelayan yang mengaku kapalnya mengalami insiden di mulut muara Air Kantung, pada 13 Januari 2021, juga dihadirkan ke persidangan. Berkaitan dengan insiden itu, kuasa hukum penggugat, bertanya tentang imbauan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) kepada saksi.

“Apakah saksi pada saat terjadinya insiden kecelakaan tersebut mengetahui adanya himbauan dari BMKG badan meteorologi dan geofisika, kepada seluruh nelayan agar tidak melaut karena cuaca tidak kondusif?” tanya kuasa hukum penggugat kepada Rahman. “Tahu,” jawab Rahman.

Selanjutnya tim kuasa hukum penggugat melanjutkan pertanyaan kenapa saksi sudah mengetahui adanya imbauan dari BMKG tetap memaksa melaut, jawaban saksi dirinya menghiraukan atas imbauan itu, sehingga pada saat masuk ke muara terjadilah kecelakaan tersebut.

“Dengan demikian kecelakaan yang terjadi terhadap saksi rahman murni karena kelalaiannya yg mengindahkan imabuan dari BMKG. Sehingga dapat disimpulkan kecelakaan tersebut dalam keadaan overmacht,” kata kuasa hukum penggugat.

Sidang perkara gugatan administrasi di PTUN Pangkalpinang ini, diketuai oleh majelis hakim Syofyan Iskandar dengan didampingi hakim anggota Alponteri Sagala dan Rory Yonaldi.

Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button