LENSA POLITIKNEWS

Pengadaan Alat Mitigasi Bencana Mesti Mendapat Rekomendasi DPRD

Lensabangkabelitung.com, Sungailiat – Sudah semestinya Kabupaten Bangka membentuk Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalopb) dalam upaya mitigasi bencana alam dan non alam.

Hal tersebut ditegaskan oleh Kasi Kedaruratan BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Raden Hardiansyah, dalam arahannya berdasarkan arahan pemerintah pusat bahwa dalam mengusulkan alat mitigasi bencana kepada kementerian geologi wajib mendapatkan rekomendasi DPRD.

Untuk itu, ia menyarankan pentingnya komunikasi baik antara pemda dengan DPRD.

“Di dalam Pusdalopbd itu nanti akan ada call center 117, dimana nanti peralatan akan dibantu oleh BNPB Pusat, dan kami provinsi telah berkoordinasi melalui zoom bahwa sarana dan prasaran akan diberikan di tahun 2022,”sampainya saat melaksanakan rapat koordinasi bersama Komisi IV DPRD Babel.

Tidak hanya itu, demi mendukung mitigasi bencana daerah, Kementerian Geologi juga akan memberikan peralatan Early Warning System (EWS). Pengajuan alat ini pun harus mendapat dukungan dan rekomendasi DPRD di daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BDBD Kabupaten Bangka, Nursi menyatakan, pihaknya berupaya menambah personel dalam stuktur organisasi BPBD, mengingat wilayah kabupaten bangka begitu luas. Sejauh ini pihaknya telah memiliki 12 PNS dan 30 tenaga honorer.

“Mengingat wilayah Bangka ini luas, maka sebenarnya Pusdalopb BPBD harus dibentuk, kita sudah bisa merencakan tapi anggaran sedang recofusing sehingga belum maksimal, karena di dalamnya juga perlu peralatan, mudah mudahan tahun 2022 segera terbentuk,” harapnya.

Menanggapi hal di atas, Ketua Komisi IV DPRD Babel Jawarno mendorong penuh jika usulan usulan dimaksud disepakati dan harus menjadi skala prioritas.

“Termasuk keberadaan personalia dalam OPD atau instansi BPBD, kalaupun dipandang perlu supaya BPBD menerima tenaga honorer supaya ada keseimbangan antara kinerja dengan jumlah personil, sehingga kedepan tidak ada lagi terkendala SDM,” tutur Jawarno.

Lebih khusus, ia mengingatkan bahwa kondisi geografis kabupaten bangka berbeda dengan pangkalpinang, dimana skup kerja kabupaten bangka lebih luas, untuk itu menurutnya penambahan personil BPBD perlu dipertimbangkan, sebagaimana yang telah direkrut oleh Pemprov Babel.

“Ajukan anggaran kepada TAPD eksekutif, kita mohon mesti ada keseimbangan supaya terkendali, bangka ini tidak sama dengan pangkalpinang. Kalau tidak dibentuk tim kita keualahan, memang sejatinya kita tidak berharap bencana datang tapi ini bentuk kesiap siagaan kita,” ujarnya.

Penulis: Mohammad Rahmadhani | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button