LENSA POLITIKNEWS

DPRD Babel Perjuangkan Rencana Penambahan Tujuh Sekolah Baru ke Kemendikbud

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Dinas Pendidikan dan DPRD Bangka Belitung mendiskusikan langsung dengan Kementerian Pendidikan terkait aturan zonasi yang tidak sesuai dengan geografis kepulauan babel saat PPDB dan diskusi rencana tujuh pembangunan unit sekolah baru.

“Adapun tujuan kedatangan kami ingin berkoordinasi dan diskusi terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ( PPDB ) Tahun Pelajaran 2022,” ujar Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Amri Cahyadi, di Kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Jumat, 9 Oktober 2021.

Terkait ketidaksesuaian sistem zonasi, pihak DPRD bersama dinas pendidikan sebelumnya telah mengevaluasi pelaksanaan PPDB 2021

“Permendikbud yang menjadi acuan tidak pas dengan kondisi daerah kami, yang merupakan daerah kepulauan. Jalur zonasi pada PPDB lebih sesuai diterapkan di kota kota besar,” terangnya.

Upaya menangani permasalahan di atas, Pemprov Babel melalui dinas pendidikan merencanakan tujuh unit sekolah baru, yakni SMAN 5 Pangkalpinang, SMAN 2 Sungailiat, SMAN 3 Toboali, SMAN 1 Simpangkatis, SMKN 1 Membalong, SMKN 1 Kundi, dan SLBN Belinyu.

“Pembangunan sekolah ini perlu dilaksanakan seiring meningkatnya keinginan masyarakat babel untuk mendapatkan pendidikan. Saat ini, angka partisipasi pendidikan menengah di Bangka Belitung baru tercapai sebesar 87,15 persen,” tandasnya.

Untuk mendorongan kelancaran pembangunan dimaksud, pihak DPRD mengharapkan kucuran anggaran bantuan dari pemerintah pusat. Hal tersebut terkonfirmasi bersama dengan dinas pendidikan.

Senada, Kepala Dinas Pendidikan Babel, M Soleh memaparkan sesuai Permendikbud menerangkan jalur 60 persen untuk zonasi, 20 persen untuk afirmasi, 15 persen untuk prestasi dan 5 persen untuk mutasi telah terjadi ketidak adilan bagi masyarakat.

“Ketidakadilan bagi masyarakat yang tinggal jauh dari sekolah negeri tersebut. Ada diskriminasi peluang untuk bersekolah. Sangat diharapkan adanya kebijakan dalam mengatasi permasalahan karena tiap daerah variatif,” ungkapnya.

Dirjen Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Any Sayekti mengatakan permasalahan disampaikan merata terjadi di indonesia termasuk di Jakarta, sebab satuan pendidikan tidak sebanding dengan peserta didik.

“Semoga dengan penambahan unit sekolah baru (USB), mampu mengatasi permasalahan. Dan ini pertama kalinya ada DPRD yang mengusulkan tujuh sekolah dengan anggaran yang juga sudah disediakan. Kami akan berupaya mendukung,” ujar Any selaku perwakilan Kemendikbud.

Penulis : Mohammad Rahmadhani | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button