Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Sejumlah kader Partai Golongan Karya (Golkar) Bangka Belitung menyampaikan ketidakpuasannya terhadap pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Golkar yang digelar di Jakarta beberapa waktu lalu. Protes keras dilayangkan terutama dari kader yang berada di Dewan Pertimbangan (Wantim) partai dan Steering Committee (SC).
Sekretaris Dewan Pertimbangan Partai Golkar Bangka Belitung Huzarni Rani mengatakan pada dasarnya tidak mempermasalahkan siapapun kader Golkar yang terpilih menjadi ketua. Namun dia meminta agar proses pemilihan dijalankan sesuai aturan partai.
“Kenapa diupayakan seperti ini. Kita kecewa karena rela berangkat ke Jakarta di tengah wabah demi menghormati musda Golkar dan DPP. Tapi di luar dugaan kita semua karena sudah by design dimana tidak peduli apapun pimpinan sidang harus ini yang menang,” ujar Huzarni kepada wartawan, Rabu, 15 Juli 2020.
Huzarni menuturkan apa yang terjadi pada musda Golkar di Jakarta membuat ia dan rekan-rekannya sedih, karena Golkar sebagai partai besar, namun melaksanakan musda dengan cara-cara yang menurut dia sebagai pelanggaran.
“Bagi saya musda kemarin seperti dagelan. Baru pertama kali melihat musda seperti itu. Kita sayangkan. Hendra Apollo sudah menghadap ketum dua kali dan diminta untuk maju untuk kepentingan partai. Hendra dizolimi,” ujar dia.
Merasa proses musda tidak berjalan sebagaimana mestinya, Huzarni mengaku memilih untuk mengundurkan diri sebagai pengurus dan kader Golkar serta memilih bergabung di partai lain.
“Begitu prosesnya tidak benar, maka saya tidak punya rasa hormat dan bangga lagi sebagai kader Golkar. Maka saya akan mundur. Itu prinsip. Bambang kawan saya juga. Saya tidak mau proses melahirkan pemimpin dengan cara yang benar,” ujar dia.
Anggota SC Musda Golkar Bangka Belitung Kurniadi Ramadani mengatakan dari awal pimpinan sidang yang merupakan unsur dari DPP diduga sudah mau melakukan pelanggaran karena tidak mau menerima hasil kerja SC.
“Ini jelas pelanggaran. Kalau saat itu beliau minta buka bagaimana proses verifikasi, kita akan buka. Tapi dia ngotot tidak menerima hasil kerja SC dan menjadikan pandangan umum sebagai dasar. Padahal pandangan tidak pernah ada di aturan partai. Ini jadi tanda tanya ada apa,” ujar dia.
Dani menuturkan DPP yang punya aturan organisasi, tapi menurut dia DPP membuat pelanggaran aturan yang dibuat sendiri sehingga terjadi walkout karena ngototnya pimpinan sidang dari DPP yang tidak mau menerima hasil kerja SC.
“Padahal semua itu sudah diatur dalam peraturan organisasi partai di mana kerja SC mulai dari penjaringan, proses pendaftaran hingga penentuan calon itu merupakan kewenangan SC. Saat itu pimpinan sidang menyebutkan penentuan calon itu bukan kewenangan SC makanya kalau kita lihat dari sini sudah mulai melanggar aturan,” ujar dia.
Dani menambahkan pada juklak 02 Partai Golkar kinerja SC sudah diatur mulai dari pendaftaran calon, verifikasi calon hingga penetapan bakal calon. Saat itu SC sudah menyampaikan hasil penjaringannya dan menentukan bakal calon yaitu yang memenuhi syarat, yaitu Hendra Apollo.
“Kalau masalah islah dengan rencana kepengurusan baru, perlu saya tegaskan bahwa kita tidak berkonflik dengan siapapun. Tidak ada masalah dengan BPJ atau Hendra Apollo. Di sini kita menegakkan aturan. Selagi berdasarkan aturan kita akan menerima siapapun pemenang. Namanya juga demokrasi,” ujar dia.
Penulis: Servio M
