NEWSPANGKALPINANG

Wali Kota: Perda yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Daerah Segera Dicabut

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil menanggapi atas pandangan umum fraksi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Pangkalpinang pada Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan III Tahun 2021 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Pangkalpinang pada Rabu, 21 Juli 2021.

Rapat paripurna itu, terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 1976 tentang penertiban perkuburan dalam Kotamadya Daerah Tingkat I Pangkalpinang dan Raperda tentang pencabutan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I Pangkalpinang.

Wali Kota mengatakan, peraturan daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk kepastian hukum suatu produk hukum perlu dilakukan pencabutan perda.

“Di samping itu juga kedua perda tersebut sudah diatur kembali didalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penataan Pemakaman, dan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030,” kata Molen.

Molen sependapat dengan argumen yang dibangun oleh fraksi di dalam pemandangan umumnya, yakni materi muatan peraturan perundangan-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya.

Ditambahkannya, perda yang bersifat suku, agama, ras, dan antar golongan (Sara) bisa dicabut sesuai dengan ketentuan Tahun 2011 tentang Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan tersebut berisi “materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”.

Molen juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi-fraksi di DPRD Kota Pangkalpinang yang telah menyampaikan pemandangan umum, yang dimana dalam pemandangan umumnya tersebut telah menerima dan menyetujui terhadap ketiga Raperda yang diajukan ini dan selanjutnya dibahas pada rapat di DPRD Kota Pangkalpinang.

“Segala bentuk catatan, masukan, dan saran yang telah disampaikan menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Kota Pangkalpinang. Selanjutnya besar harapan kami kiranya ketiga raperda tersebut dapat segera dibahas oleh Anggota Dewan yang terhormat bersama-sama dengan Eksekutif, dan pada akhirnya dapat disetujui menjadi peraturan daerah,” kata Molen.

Penulis: Louis | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button