LENSA POLITIKNEWS

Pendistribusian Elpiji 3 Kg Tidak Tepat Sasaran, Komisi II DPRD Babel Panggil OPD Terkait

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – DPRD Bangka Belitung melalui Komisi II terus berupaya melakukan peningkatan terhadap sistem pengawasan distribusi elpiji 3 kg, sehingga pendistribusian gas elpiji tersebut tetap sasaran.

Hal di atas disampaikan oleh para anggota dewan di dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Dinas Sosial, Disperindag, dan Disdukcapil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu diarahkan untuk melaksanakan pendataan bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Untuk saat ini, penyaluran gas elpiji 3 kg masih terdapat kelangkaan di tengah masyarakat. Maka dari itu kita ingin harusnya tepat sasaran, kalau tepat sasaran berarti penerima itu adalah masyarakat yang kurang mampu, usaha mikro dan para nelayan,” kata Ketua Komisi II DPRD Babel, Adet Mastur, di Kantor DPRD Bangka Belitung. Rabu, 21 Juli 2021.

Dalam rapat itu, Adet menekan tiap arahanya pada masing-masing OPD. Khusus untuk Disperindag, sambung Adet, sesegera mungkin melakukan pendataan atau penjumlahan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada se-Bangka Belitung.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat disperindag akan mendata jumlah para usaha mikro, karena usaha mikro setiap bulan harus mendapatkan sekitar 9-12 tabung. saat ini mereka hanya mendapatkan sekitar 4 tabung,” ungkapnya.

Lebih lanjut, untuk Dinsos dan Disdukcapil disarankan sesegra mendata jumlah Kartu Keluarga (KK) sebagai penerima subsidi elpiji 3 kg tersebut dan mempersentasekan jumlah nelayan yang ada di bangka belitung. Sejauh ini, berdasarkan data Dinsos bahwa masyarakat katagori kurang mampu berpenghasilan di bawah Rp3 juta.

“Kalau kita lihat dilapangan kadang-kadang yang mengambil elpiji 3 kg ini pakai mobil dan ada juga yang menggunakan seragam PNS, ini yang tidak boleh terjadi di lapangan, berarti mereka ini adalah orang yang mampu. Sebab, sesuai aturan nelayan juga berhak mendapatkan gas tiga kilo,” tegasnya.

Selanjutnya, dia menyampaikan bahwa Komisi II DPRD Bangka Belitung merencanakan memanggil seluruh stakeholder yang bermitra dengan pemerintah antara lain BRI, Pertamina, serta OPD terkait seperti Disperindag, Dinsos, Biro Ekononi dan Disdukcapil. Tujuannya untuk menentukan jumlah minimal dan maksimal yang akan didistribusikan serta yang diterima per kartu keluarga setiap bulan, dan bertujuan menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Nanti kita rembukkan untuk menentukan berapa per KK perbulan dan tabung yang akan didapatkan oleh masyarakat, agen ke pangkalan, pangkalan ke konsumen, karena kita ini banyak juga konsumen yang berada di dusun-dusun ini juga harus ditentukan HET-nya, Ke depan akan kita putuskan,” ujarnya.

Penulis: Mohammad Rahmadhani | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button