NEWSPANGKALPINANG

Molen: Diskominfo Pangkalpinang Memiliki Infrastruktur Pusat Data yang Cukup Besar

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Dalam Rapat Paripurna ke-21 DPRD Pangkalpinang Masa Persidangan III tahun 2021, Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil memberikan tanggapan atas pandangan umum fraksi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Pangkalpinang yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Pangkalpinang pada Rabu, 21 Juli 2021.

Sebelumnya pada tanggal 12 Juli 2021 lalu sudah dilaksanakan Agenda Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan II Tahun 2021 DPRD Pangkalpinang Wali Kota Pangkalpinang sudah menyampaikan penjelasan tiga Raperda yang diajukan oleh eksekutif kepada legislatif.

Tiga Raperda itu sebagaimana yang disebutkan Molen sapaan akrab Wali Kota Pangkalpinang, pada rapat Paripurna tanggal 12 Juli 2021, terdiri dari rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, rancangan peraturan daerah tentang pencabutan Perda Kota Pangkalpinang nomor 6 tahun 1976 tentang penertiban kuburan dalam kotamadya daerah tingkat II Kota Pangkalpinang, dan rancangan peraturan daerah tentang pencabutan Perda Kota Pangkalpinang nomor 16 tahun 1955 tentang rencana tata ruang wilayah kotamadya daerah tingkat II Kota Pangkalpinang.

Adapun masing-masing fraksi yang telah menyampaikan pemandangan umum, adalah pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai NasDem, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Molen mengatakan sejauh ini, fasilitas untuk menjalankan sistem pemerintahan berbasis elektronik sudah cukup dan sumber daya manusia yang mengelola teknologi komunikasi dan informasi di setiap OPD sudah cukup memadai.

“Saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sudah memiliki infrastruktur berupa pusat data yang cukup untuk digunakan tiga sampai dengan empat tahun ke depan guna menampung data dan informasi secara elektronik,” ujar Molen.

Molen mengatakan Pemerintah Kota Pangkalpinang menerima semua saran dan masukan yang bersifat konstruktif atas tiga raperda yang telah diajukan.

Ditambahkannya, fasilitas yang ada sekarang masih harus ditingkatkan agar akses layanan data tersebut dapat dijamin keamananya, dengan cara membangun jaringan intra pemerintah atau jaringan tertutup.

“Ada 198 titik jaringan intra pemerintah dari lingkup Sekretariat, OPD, Inspektorat, Kelurahan, Puskesmas, UPT teknis termasuk sekolah yang sudah dipetakan, untuk tahun 2022 sekitar kurang lebih 60 persen Jaringan Intra Pemerintah sudah akan terkoneksi,” ucap Molen.

Penulis: Louis | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button