BANGKANEWS

Yuniot Menerima SP2HP, Pengacara: Harusnya SP3 Juga Disampaikan

Lensabangkabelitung.com, Sungailiat – Pascakabar bahagia dengan bebasnya enam mantan ketua RT mereka, warga Kenanga kembali mendengar kabar bahagia lainnya. Kali ini, Yuniot Man Safendi, warga yang ikut terseret dalam kasus hukum gugatan dampak bau dari pabrik milik PT BAA di Kenanga, dihentikan proses penyidikannya.

Yuniot menerima SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) yang ditandatangani oleh Kasatreskrim Polres Bangka, AKP Ayu Kusuma Ningrum tertanggal 21 Juni 2021. Dengan dikeluarkan SP2HP tersebut, maka dengan sendirinya Yuniot sudah lepas dari status tersangka.

Meski demikian, menurut anggota tim penasehat hukumnya, Muhnur, dengan mengacu kepada Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, SP2HP biasanya hanya diberikan kepada pelapor. Berbeda dengan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) yang ketentuannya diberikan kepada pelapor maupun terlapor. Lain halnya dengan SP3, yang menyangkut pihak berdasarkan dua alat bukti ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut Muhnur, berdasarkan keterangan di atas, Yuniot tidak cukup diberikan SP2HP. Melainkan juga harus disampaikan SP3 (Surat Perintah Oenghentian Penyidikan) yang secara eksplisit harus dijelaskan juga alasan-alasan SP3 tersebut diberikan.

Dijelaskannya, secara administratif penyidikan SP2HP belum cukup. Dia mengumpamakan, keluarnya KTP dan keluarnya Surat Keterangan itu hampir sama. “Namun, Surat Keterangan bukan merupakan produk akhir, walaupun Surat Keterangan menerangkan bahwa seseorang merupakan penduduk di suatu wilayah tertentu di Indonesia,” jelas Muhnur.

Masih menurut Muhnur, sama halnya dengan SP2HP, produk terakhirnya adalah SP3. Sehingga menurut dia, Yuniot bisa menuntut untuk dikeluarkan SP3 karena perihal itu adalah mekanisme dalam administrasi penyidikan.

Sementara itu, sebelumnya kepada Lensabangkabelitung.com Kasatreskrim Polres Bangka, AKP. Ayu Kusuma Ningrum mengatakan, keputusan kenapa harus memberikan SP2HP dan bukan SP3 atas Sdr Yuniot merupakan kewenangan penyidik di kepolisian.

“Saudara Yuniot juga sudah kita panggil terkait SP2HP tersebut, sudah kita jelaskan kepada beliau,” tutur Ayu di ujung telepon.

Penulis: Abdul Roni | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button