LENSA EKONOMINEWS

Pakar Ekonomi UBB: Kartu Kendali LPG Termasuk Inovasi Radikal

Lensabangkabelitung.com, Sungailiat – Kalau dilihat di media, ketika ada program baru, yang paling penting dilihat tujuannya dulu. Ditinjau pula apa filosofinya sehingga program itu dihadirkan.

Demikian disampaikan Dr Reniati, Pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung ketika diminta pendapatnya mengenai rencana alih sistem penyaluran dan pendistribusian gas melon dengan menggunakan Kartu Kendali LPG yang digagas oleh Pemprov Babel bekerjasama dengan BRI, Pertamina serta Hiswana Migas.

“Yang saya ketahui tujuannya adalah untuk memberikan solusi terkait kadang-kadang kelangkaan LPG ini, sehingga menjadikan beberapa oknum mengambil margin lebih besar,” ujar Reniati lebih lanjut, ketika dihubungi Ssnin, 7 Juni 2021.

Reniati menilai pergeseran sistem pembayaran dari manual ke digitalisasi berupa Kartu Kendali LPG ini termasuk sebuah terobosan yang bahkan disebutkan dalam istilah inovasi radikal. Karena, lanjut dia, program ini sifatnya mengubah kebijakan yang belum ada sebelumnya. Inovasi yang bersifat radikal sendiri adalah inovasi yang sifatnya benar-benar baru bagi dunia, baik dalam teknologi yang sudah ada maupun dari cara yang sudah ada sebelumnya.

“Kalau tujuannya adalah untuk pelayanan kepada masyarakat dan masyarakat mendapatkan harga yang sesuai dengan harga yg telah ditetapkan pemerintah itu bagus kalau tujuannya itu,” ujar dia.

Dia mengungkapkan, persoalan data penduduk di Indonesia secara umum sampai hari ini masih belum bagus. Sehingga dalam hal apapun, dalam perencanaan apapun terkadang salah memprediksi sesuatu. Semisal data KPU untuk pemilu, pilkada dan sebagainya Persoalan ini harus segera ditangani dan itu memang perlu biaya besar.

Oleh karena itu, dia menekankan bahwa nanti dalam tataran pelaksanaannya, program Kartu Kendali ini harus benar-benar dimonitor. Maka RT/RW dan perangkat desa dan kelurahan adalah garda terdepan, dalam hal ini mereka harus menjalankan dengan baik tugasnya, memberikan pelayanan terbaik kepada warga masyarakat.

Dikatakannya problem tinggi dan langkanya gas melon seharusnya tidak dibebankan kepada publik terutama warga kurang mampu dan usaha mikro. Karena keberadaan gas melon hari ini telah merata dan menyelinap hingga ke dapur-dapur warga serta usaha mikro. Dampaknya ketika terjadi kelangkaan yang disebabkan tersumbatnya jalur distribusi seringkali meresahkan dapur ibu-ibu di Bangka Belitung.

Reni pun mengamati harga gas melon di berbagai daerah seperti di Kota Pangkalpinang sampai Baturusa sangat berbeda dengan di Kota Sungailiat. Suplay gas melon antara ketiga wilayah itu pun berbeda.

“Kadang orang taruh gas melon (kosong -pen) di pangkalan jam 5 subuh ambilnya jam 5 sore. Dengan margin seribu sampai dua ribu rupiah siapa sih yang mau nunggu waktu selama itu?” ujar dia.

Menurut Reni, hal tersebut yang memicu oknum-oknum tertentu untuk memanfaatkan celah ini dengan membuka apa yang dia sebut ‘black market’. “Kalau kebijakan Kartu Kendali LPG ini mampu memberikan solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan harga yang ditetapkan pemerintah sehingga tidak ada “black market” yang hanya menguntungkan segelintir orang, saya kira bagus program ini,” tutur Reni.

Penulis: Abdul Roni | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button