BANGKANEWS

JPU Tak Lengkapi Memori Kasasi, Putusan Bebas Enam Mantan Ketua RT Kenanga Inkrah

Lensabangkabelitung.com, Sungailiat – Kabar bahagia bagi enam mantan Ketua RT Kenanga yang tersandung kasus hukum akibat menandatangani undangan sosialisasi rencana gugatan dampak bau dari pabrik milik PT BAA di Kenanga, Kabupaten Bangka.

Terbilang sudah lebih dari 14 hari sejak JPU mengajukan permohonan kasasi pada 20 Mei lalu, Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat belum juga menerima memori kasasi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Sungailiat untuk melengkapi upaya kasasi dari JPU.

Humas Pengadilan Negeri Sungailiat, Firman Jaya mengatakan, sampai batas JPU mengajukan kasasi yang seharusnya jatuh pada 3 Juni 2021 pekan lalu, JPU tidak kunjung menyerahkan memori kasasi yang seharusnya diterima PN Sungailiat paling lambat 14 hari setelah permohonan kasasi dilayangkan pada 20 Mei 2021 lalu.

“Dengan demikian permohonan kasasi JPU gugur, dan tidak dilanjutkan ke MA berkasnya. Dengan begitu, artinya JPU dianggap menerima putusan Pengadilan Tinggi Babel, dan pada akhirnya keputusan tersebut menjadi inkrah (berkekuatan hukum tetap),” kata Firman melalui sambungan telepon, Selasa, 8 Juni 2021.

Dia melanjutkan, ketentuan tersebut juga tertuang pada hukum acara pidana (KUHAP) yang juga mengatur mengenai prosedur kasasi perkara pidana. “Bahwa memori dalam upaya kasasi itu wajib sifatnya. Setelah permohonan kasasi diajukan harus disertakan juga memori kasasinya. Yang berisi alasan-alasan kenapa diajukan kasasi tersebut,” jelas Firman.

Dikatakannya, ketentuan tersebut tertuang pada SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 7 tahun 2005 tentang Penjelasan Tentang Pasal 45 A Undang-Undang Nommor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.

Ditanya soal tanggung jawab pengadilan dalam upaya mengembalikan nama baik para terdakwa akibat status hukum yang disandang mereka, Firman menjelaskan, bahwa dengan amar putusan Pengadilan Tinggi Babel tersebut, maka secara otomatis para terdakwa sudah dipulihkan kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Dia melanjutkan, karena di dalam amar putusan PT Babel saat itu sudah mencantumkan dan disertakan amar putusan yang menyatakan “Memulihkan Hak Para Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan, Harkat dan Martabatnya”. Secara otomatis itu sudah dipulihkan oleh pengadilan.

“Mengenai pemulihan kedudukan, harkat dan martabat itu bisa diajukan terpisah, apabila ada putusan bebas atau lepas, tetapi hakim ‘lalai’ mencantumkan amar mengenai memulihkan kemampuan, kedudukan harkat dan martabat para terdakwa,” ujarnya.

Disinggung mengenai satu orang ASN yang sempat berstatus tersangka hingga kini belum diterbitkan SP3 oleh kepolisian, Firman mengatakan bahwa hal itu merupakan wewenang penyidik di kepolisian. Dirinya hanya bisa menerangkan pada batas kewenanganannya di pengadilan.

Penulis: Abdul Roni | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button