BANGKA TENGAHNEWS

Dinilai Bertanggung Jawab Atas Pelanggaran Prokes di Pantai Tapak Antu, Ini Kata Direktur BUMDes Batu Belubang

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Dugaan pelanggaran Protokol Kesehatan (Prokes) dalam kegiatan musik di lokasi wisata Pantai Tapak Antu, Desa Batu Belubang, Kecamatan Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah bergulir di kepolisian. Nama Samsiar sebagai Direktur BUMDes Batu Belubang disebut sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Kepada Lensabangkabelitung.com, Samsiar menjelaskan bagaimana kronologi kegiatan yang awalnya diniatkan untuk membantu pemasukan BUMDes Batu Belubang hingga berujung terjadinya pelanggaran prokes.

“Ada dua kelompok yang mengurus Pantai Tapak Antu, yakni BUMDes dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). BUMDes mengelola parkir. Jadi, pengunjung masuk pantai tidak dipungut biaya dan hanya memungut parkir. Itu sudah ada MoU dari Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melalui Dinas Perhubungan dengan pemasukan Rp 10 juta per tahun,” ujar Samsiar, Kamis, 17 Juni 2021.

Guna meningkatkan pendapatan BUMDes dari sektor parkir, Samsiar mengaku berinisiatif untuk menggelar acara musik tanpa membayar dan dibayar. Pengunjung, kata dia, bisa bernyanyi tanpa dipungut biaya mulai pukul 13.00 – 15.00 WIB.

“Acara yang berkerumun itu terjadi sekitar pukul 16.00 – 17.00 WIB karena cuaca sudah teduh. Kalau panas ibu-ibu tidak mau berkerumun. Hanya bernyanyi biasa. Saya di atas panggung sudah menyampaikan untuk tetap menjaga protokol kesehatan,” ujar dia.

Menurut Samsiar, pihak BUMDes sudah berupaya menerapkan prokes di Pantai Tapak Antu dengan menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk sudah ada, imbauan menjaga jarak hingga menyediakan masker.

“Untuk masker juga ada. Masker saya jual karena saya beli sendiri. Prokesnya kita jalankan. Cuma ibu-ibu ini joget kalau sudah dengar musik tidak bisa dibendung lagi. Maklumlah namanya juga orang Bangka tidak bisa dibilang. Jadi mereka sudah berkerumun dan saya juga tidak bisa membendung lagi bahkan sampai kewalahan,” ujar dia.

Usai kegiatan musik dihentikan sekitar pukul 17.00 WIB, kata Samsiar, pihaknya didatangi oleh petugas kepolisian dari Polsek Pangkalanbaru. Dan kemudian dia diminta untuk datang ke Polsek dan saat ini sudah di BAP.

“Inisiatif saya juga untuk menghentikan acara musik sejak hari Senin. Bahkan kemarin ada surat edaran dari Dinbudparpora untuk meminta penghentian operasional. Diselenggarakan musik itu memang ada untung ada rugi. Kalau dari BUMDes, selain meningkatan income parkir juga membantu para pedagang agar warungnya ramai,” ujar dia.

Samsiar mengakui jika kegiatan musik tersebut tidak memiliki izin. Namun dia memastikan bahwa secara lisan kegiatan itu sudah diketahui pihak desa dan BPD. Dalam rapat di kantor desa, kata dia, pengelolaan pantai Tapak Antu dibagi dua antara BUMDes dan Pokdarwis.

“Saya pertanyakan juga Pokdarwis di situ melakukan pungutan karena mereka hanya kelompok yang dibentuk oleh desa dan dikumpul Dinas Pariwisata. Mereka tidak punya payung hukum untuk memungut. Kalau BUMDes kami memiliki payung hukum dan resmi penerimaan setor ke Pemda, kas BUMDes dan diakhir tahun ada bagi hasil,” ujar dia.

Samsiar mengatakan tidak mau mencari pembenaran atau membela diri terkait peristiwa tersebut. Dia mengakui bahwa kerumunan di masa pandemi Covid-19 memang dilarang.

“Kemarin di awal puasa kami sempat vakum berhenti diminta oleh Babinsa. Selesai Idul Fitri minta ibu-ibu datang mau ada hiburan karena sepi. Kami buka acara musik tanggal 13 kemarin itu adalah Minggu kedua. Ibu-ibu datang ke saya mau hiburan karena sepi,” ujar dia.

Samsiar menambahkan, usai dibuka acara tersebut ramai dihadiri masyarakat. Mereka kemudian berkumpul di titik depan bundaran depan panggung hingga membuatnya kecolongan dan kewalahan untuk mencegah. Dia memastikan bahwa kerumunan itu sebagian besar adalah bukan warga asli Batu Belubang melainkan dari luar.

“Kalau kita diminta swab silakan saja. Cuma seperti yang saya sampaikan yang berkerumun dan joget itu sebagian besar bukan warga Batu Belubang. Tapi Pangkalpinang, Bangka Induk bahkan ada yang dari Bangka Selatan. Kalau satgas mau swab sah-sah saja. Kami dari BUMDes setuju. Pribadi sebagai warga negara pun setuju dan tidak masalah. Asalkan tidak dibebankan biaya. Kalau dibebankan ke saya, harap maklumlah zaman sekarang ini,” ujar dia.

Penulis: Servio M | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button