BANGKA SELATANLENSA DAERAHLENSA KRIMINALLENSA NASIONALNEWS

Butuh Pelayanan Hukum dan HAM, Masyarakat Basel Cukup ke Kantor Camat

Lensabangkabelitung.com, Toboali– Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kepulauan Bangka Belitung bersama dengan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait pelayanan hukum dan HAM.

Kepala Kanwil Kemenkumham Bangka Belitung, Anas Saeful Anwar mengatakan penandatangan nota kesepahaman bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum dan HAM kepada masyarakat luas.

“Saat ini pelayanan hukum HAM kepada masyarakat baru ada di satuan unit pelaksana teknis seperti misalnya di rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan sehingga untuk menjangkau masyarakat kita melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah melalui kecamatan untuk mendirikan pos pelayanan komunikasi masyarakat,” kata Anas kepada wartawan, Selasa, 15 Juni 2021.

Ia menuturkan, masyarakat yang terkendala masalah HAM tidak harus mendatangi Kanwil Kemenkumham Bangka Belitung untuk dapat menyelesaikan masalahnya dan dapat difasilitasi oleh pihak kecamatan setempat.

“Penyuluh hukum ini juga dapat diberdayakan oleh masyarakat di setiap desa-desa sehingga dapat merasakan pelayanan hukum dan HAM,” ujar dia.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bangka Selatan, Mulyono mengatakan, MoU tersebut akan dapat memudahkan masyarakat dalam pelayanan khususnya masalah Hukum dan HAM.

“Melalui kerjasama ini dapat membantu masyarakat kita dalam permasalahan hukum khususnya HAM. Dan ini tentu dapat dimanfaatkan dalam mencari jalan keluar atas setiap masalah yang muncul. Dan untuk pelayanan sendiri nantinya akan dipusatkan di kantor camat,” ujar dia.

Ia mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan yang telah disiapkan oleh Kanwil Kemenkumham sehingga jika ada permasalahan-permasalahan dapat diselesaikan dengan baik dan aman.

“Melalui pelayanan komunikasi masyarakat ini diharapkan permasalahan masyarakat dalam bidang hukum dan HAM bisa diselesaikan dan tidak stagnan ataupun tidak mandek. Nanti camat di setiap wilayah akan menjadi perwakilan bupati untuk bekerjasama dengan Kanwil Kemenkumham, khususnya di Divisi Pelayanan Hukum dan HAM,” ujar dia.

Penulis : Rusdi | Editor : Servio M

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button