LENSA KESEHATANNEWS

Berlakukan PPKM Mikro, Kapolda Babel Usulkan Pasien Covid-19 Desa Diisolasi Satu Tempat

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Meningkatnya angka terpapar Covid-19 di Bangka Belitung mulai menjadi perhatian serius. Saat ini pun direncanakan untuk pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro dan pembentukkan posko penanganan Covid-19 tingkat desa.

Kapolda Bangka Belitung Inspektur Jenderal Anang Syarif Hidayat mengatakan penanganan Covid-19 sudah perlu menjadi atensi khusus, terutama penanganan pasien yang sudah terpapar.

“Jangan sampai digabungkan antara yang sehat dengan yang terkena Covid-19. Kita sepakati saja yang sakit diisolasi dan kumpulkan dalam satu tempat,” ujar Anang dalam sambutannya pada Rakor Persiapan Pelaksanaan PPKM Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 Tingkat Desa di Gedung Tribrata Mapolda Bangka Belitung, Kamis, 17 Juni 2021.

Menurut Anang, pihak desa sudah harus menyiapkan fasilitas isolasi pasien Covid-19. Diakuinya memang sedikit susah mengendalikan dan mengajak masyarakat untuk isolasi di satu tempat.

“Saya ingin kita uji coba dalam satu bulan ini dengan betul-betul disiplin. Yang sehat dan sakit tidak dikumpulkan bersama. Nanti kita evaluasi adakah dampak positifnya. Jadi kalau benar- benar isolasi tidak boleh keluar,” ujar dia.

Anang menuturkan saat ini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah di Indonesia yang paling rendah tingkat kepatuhan masyarakatnya dalam menjalankan protokol kesehatan.

“Sedih kita melihatnya ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT semoga penyakit Covid-19 Ini agar cepat segera berakhir,” ujar dia.

Wakil Gubernur Bangka Belitung Abdul Fatah mengatakan jika PPKM Mikro ditetapkan maka pihak desa bisa melakukan perubahan APBDesa untuk penanganan Covid minimal 8 persen dari pagu anggaran dana masing-masing desa.

“PPKM mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten Kota dengan menerapkan pembatasan tempat kerja 50 persen WFH (Work From Home) dan 50 persen WFO (Work From Office) dengan protokol kesehatan lebih ketat,” ujar dia.

Abdul Fatah menambahkan untuk kegiatan belajar mengajar bisa dilakukannsecara online maupun ofline. Sedangkan untuk perguruan tinggi dibuka bertahap dengan percontohan ditetapkan dengan perda/perkada.

“Untuk sektor asensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, energi dan sektor terkait kebutuhan pokok dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional. Tempat ibadah boleh operasi dengan kapasitas 50 persen dan prokes lebih ketat. Fasilitas umum dibuka 50 persen dari kapasitas pengaturannya. Kegiatan seni dan budaya yang menyebabkan kerumunan diizinkan 25 persen dari kapasitas,” ujar dia.

Penulis: Servio M | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button