NEWS

Penasehat Hukum Enam Warga Kenanga Sebut Putusan PT Babel Pertama Anti SLAPP, Apakah Itu?

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Tim Penasehat Hukum Warga Kenanga dari Kantor Hukum Zaidan & Partners merasa bersyukur dan bahagia atas putusan bebas pada perkara banding di Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung kepada enam warga Kenanga yang menjadi klien mereka. Keenam warga bertatus Ketua RT itu, dihadapkan kepada perkara hukum setelah turut mempersoalkan bau busuk yang ditimbulkan dari pabrik singkong di sana.

Zaidan & Partners menilai bahwa Pengadilan Negeri Sungailiat segera untuk memulihkan harkat, martabat dan kedudukan warga Kenanga seperti semula. Hal ini sehubungan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung melalui putusannya No:21/Pid/2021/PT BBL, membatalkan Putusan PN Sungailiat yang menghukum enam Ketua RT yang menandatangani surat undangan sosialisasi rencana gugatan atas dampak bau PT BAA di Kabupaten Bangka.

Sebagaimana petikan Amar Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di antaranya :
Pertama, Menyatakan para terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi perbuatan para terdakwa bukan merupakan tindak pidana.

Kedua, Melepaskan para terdakwa dari seluruh tuntutan. Ketiga, Memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Muhnur, anggota tim penasehat hukum dari Kantor Hukum Zaidan & Partners mengungkapkan, putusan Pengadilan Tinggi Babel pada Selasa, 18 Mei 2021 adalah putusan pertama di Indonesia tingkat banding (pengadilan kedua) yang mengabulkan permohonan yang mengacu kepada pasal 191 KUHAP dan pasal 66 UUPPLH.

“Ini bagus ya, karena putusan PT Bangka Belitung ini bisa menjadi rujukan atau yurisprudensi bagi pengadilan-pengadilan di berbagai tingkatan terkait Anti SLAPP (Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation) dan ini sepertinya yang pertama kali terjadi di Indonesia,” ungkap pria yang juga pengacara di Kementerian LHK ini.

Dia kemudian mengutip pendapat Raynaldo Sembiring, Peneliti ICEL dalam jurnalnya “Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP dalam UU Nomor 32 tahun 2009” yang menyebutkan,  SLAPP dapat diartikan sebagai tindakan strategis melalui pengadilan untuk menghilangkan partisipasi publik. Sesuai  dengan pengertiannya, tujuan dari  SLAPP  pada  dasarnya  untuk membungkam/menghilangkan partisipasi masyarakat.

Masih didalam jurnal tersebut dia mengungkapkan sayangnya hingga saat ini, belum ada pengertian  yang baku mengenai  SLAPP  di Indonesia. Namun, lanjut dia, dapat merujuk pengertian di negara lain, seperti di Filipina melalui Rules of Procedures for Environmental Cases, yang memberikan pengertian SLAPP  sebagai “Sebuah tindakan  hukum yang diajukan  untuk melecehkan,  mengganggu, memberikan tekanan yang tidak semestinya atau menghambat penegakan hukum yang  telah  dilakukan atau mungkin  dilakukan oleh setiap orang, lembaga atau pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan, perlindungan terhadap lingkungan hidup atau tuntutan terhadap  hak atas  lingkungan haruslah  diperlakukan sebagai  SLAPP  dan  diatur oleh peraturan ini”.

Muhnur, anggota tim penasehat hukum warga Kenanga kemudian mengatakan putusan hari ini adalah putusan yang memberikan harapan baru bagi penegakan hukum di Indonesia di tengah penegakan hukum yang amburadul di negeri ini.

“Ke depan kepada para penegak hukum di tingkat tuntutan agar lebih berhati-hati  dan lebih aware dalam melihat sebuah perkara yang Akan  ditangani apalagi yang berkenaan dengan lingkungan hidup,” papar mantan pengacara WALHI Nasional ini.

Yuniotman, ASN yang juga ikut terlapor dan ikut ditetapkan statusnya sebagai tersangka sejak Desember 2020 oleh Polres Bangka menyatakan dirinya patut bersyukur dan berterima kasih atas hasil putusan banding oleh Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung yang membatalkan Putusan PN Sungailiat, yang menyatakan bahwa tindakan mereka bukanlah tindak pidana dan agar dipulihkan harkat dan martabat para Ketua RT di Kenanga.

“Alhamdulillah, saya dan kawan-kawan bersyukur bahwa keadilan masih ada di negeri ini, ini momentum yang baik bagi masyarakat bahwa tidak ada kata terlambat untuk berjuang bagi lingkungan yang bersih dan sehat karena prinsip Fiat Justitia Ruat Celum (Usakan tegakkan keadilan meskipun akan langit runtuh) selalu jadi pegangan hidup kita,” ujarnya ketika dihubungi via telepon.

Meskipun dinyatakan terbukti bersalah di tingkat pengadilan sebelumnya, ASN Pemprov Babel yang bertugas di KPHK (Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi) Rambat Menduyung-Mentok ini menilai bahwa semestinya PN Sungailiat lebih jeli melihat kasus yang sedang mereka tangani, di mana seharusnya merupakan tindak perdata atau TUN (Tata Usaha Negara).

Dia berharap nama baik mereka enam Ketua RT dan 1 ASN yang terlanjur rusak akibat status tersangka, kemudian terdakwa lalu dikuatkan dengan terbukti bersalah di PN Sungailiat segera dipulihkan sebagaimana mestinya.

Terpisah, mantan ketua RT Lingkungan Kenanga, Heti Rukmana, yang juga merupakan satu-satunya wanita dari total 7 warga yang dilaporkan oleh PT BAA menyambut bahagia putusan PT Bangka Belitung hari ini. Lima keluarga besar pejuang lingkungan hidup itu berkumpul di Pantai Mang Kalok siang tadi, untuk membahas rencana selanjutnya.

“Bahkan sudah ada usulan akan menggelar syukuran di Masjid Kenanga pada Jumat mendatang,” ungkap perempuan berusia 29 tahun itu.

Penulis: Abdul Roni | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button