LENSA POLITIKNEWS

Pemprov dan DPRD Babel Siapkan Sanksi yang Lebih Tegas Bagi Pelanggar Prokes

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Beberapa hari belakangan ini tingkat penyebaran Covid-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami kenaikan yang cukup mengkhawatirkan. Provinsi ini berada di urutan kelima nasional peyebaran Covid-19. Penghitungan ini didasarkan pada penghitungan persentase jumlah pasien yang terpapar per hari dengan jumlah penduduk yang ada di Kepulauan Bangka Belitung.

Mengantisipasi lonjakan kenaikan jumlah terpapar Covid-19 itu, Pemprov Babel melakukan rapat koordinasi bersama unsur forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) bertempat di ruang rapat Kejaksaan Tinggi Babel, Senin, 3 Mei 2021.

Agenda ini membahas terkait penerapan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar protokol kesehatan (prokes) yang sudah ditetapkan pemerintah didalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Rakor ini juga merupakan tindak lanjut dari Rakor Pemprov BabelBangka terkait langkah preventif penanganan penambahan jumlah kasus positif Covid-19, pekan lalu.

Dikatakan Gubernur Babel Erzaldi Rosman, terjadinya lonjakan penyebaran Covid-19 ini dikarenakan makin berkurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalani atau mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah.

“Saat ini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tingkat penyebaran Covid-19 sudah sangat mengkhawatirkan dan ada di urutan nomor lima nasional,” ujar Gubernur.

Untuk itu guna memberikan efek jera kepada masyarakat khususnya pelanggar prokes dan merubah perilaku masyarakat di masa pandemi ini diperlukan sanksi yang lebih tegas dan dituangkan dalam perda nomor 10 tahun 2020 tersebut.

Hal ini guna memberikan kepastian hukum bagi petugas ataupun aparat yang terlibat dalam Satgas Covid-19 dalam mengambil tindakan pada saat melakukan operasi penerapan protokol kesehatan dilapangan.

Untuk itu Gubernur bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah mengusulkan dilakukannya revisi terhadap beberapa pasal yang ada pada Perda nomor 10 tahun 2020 tersebut terutama berkaitan dengan sanksi pelanggaran terhadap prokes.

Adapun beberapa usulan sanksi yang diajukan bagi pelanggar prokes yaitu penahanan kartu identitas, denda dan beberapa sanksi administratif lainnya.

Ketua DPRD, Herman Suhadi mengatakan bahwa DPRD selalu siap dalam mengakomodir aspirasi, kebijakan ataupun kesepakatan bersama yang diambil guna kepentingan masyarakat. Di dalam tata cara pelaksanaan pembuatan peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa perda dibuat, dicabut atau direvisi harus dengan perda. Untuk itu di Ketua DPRD mempersilahkan eksekutif untuk mengajukan usulan perubahan atas pasal-pasal yang dipandang perlu untuk diubah kepada DPRD Babel.

“Silakan ajukan usulan perubahan secepatnya, dan kami akan adakan rapat pimpinan untuk membahas ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Herman Suhadi.

Guna mempercepat proses revisi terhadap perda tersebut Ketua DPRD memberikan arahan agar eksekutif dapat bersama-sama mendiskusikannya dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang ada di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selain itu Ketua DPRD juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak lalai dan acuh terhadap situasi pandemi saat ini dan tetap menerapkan prokes yang sudah diamanatkan oleh pemerintah demi kebaikan bersama.

Rel | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button