BANGKA TENGAHLENSA DAERAHLENSA EKONOMILENSA NASIONALNEWS

Kementerian ESDM Cari Solusi Pemanfaatan Kolong Eks Koba Tin di Bangka Tengah

Lensabangkabelitung.com, Koba– Aktifitas tambang ilegal yang selama ini terjadi, di lokasi bekas tambang Eks PT Kobatin, yang berlokasi di kolong merbuk, kenari dan pungguk selalu menjadi pembicaraan di masyarakat luas.

Terkait hal itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ridwan Djamaluddin, bersama anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia daerah pemilihan (dapil) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Bambang Patijaya, didampingi oleh pejabat PT Timah, Polda Babel, Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah (Bateng), Anggota DPRD Kabupaten Bateng, serta Kapolres Bateng, mengunjungi Kolong Merbuk, Pungguk, dan Kenari Jumat 7 Mei 2021.

Dirjen Minerba ESDM, Ridwan Jamaludin mengatakan kunjungan ini untuk mengetahui kondisi di lapangan, serta mencari solusi terkait pengelolaan cadangan timah yang terkandung di dalam tiga kolong eks PT Koba Tin tersebut.

“Pihaknya bersama pihak Pemkab Bangka Tengah, sepakat untuk mencari jalan terbaik, walaupun tidak semua pihak akan mendapatkan untung secara finansial dalam jangka pendek tetapi prioritasnya adalah kepentingan besar dalam jangka panjang,” ujar Ridwan kepada wartawan Jumat, 7 Mei 2021.

Ridwan menuturkan, hal yang terpenting adalah kegiatan penambangan tidak merusak lingkungan, serta tidak menimbulkan kerugian negara, ujarnya.

“Kerugian negara itu artinya bukan negara pemerintah tetapi seluruh masyarakatnya tidak rugi, dan masyarakat tetap dapat penghidupan,” katanya.

“Nanti akan kita atur tentang pasca tambangnya, karena kalau dikelola oleh badan usaha maka akan ada kewajiban pasca tambangnya, itu adalah bagian dari upaya kita supaya lingkungan tidak rusak,” ungkapnya.

Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman mengatakan bahwa pada prinsipnya, pemerintah siap bersama dengan masyarakat untuk memanfaatkan lahan eks PT Koba Tin, dengan sebaik mungkin sesuai dengan kaidah penambangan yang ramah lingkungan.

“Kita semuanya akan merumuskan kebijakan supaya ini bisa berjalan,” katanya.

Ia menuturkan, saat ini kita mencoba untuk merumuskan langkah apa yang mau kita buat tetapi tetap melibatkan masyarakat,” katanya lagi.

“Lokasi Merbuk, Pungguk, dan Kenari untuk saat ini harus disterilkan dari aktivitas pertambangan, untuk sementara waktu menunggu upaya dari pemerintah bersama PT Timah, dalam mencari pola yang tepat dalam mengeksplorasi cadangan timah dengan melibatkan masyarakat,” ujar Algafri.

Algafri menegaskan, diharapkan kepada masyarakat segera mengosongkan lokasi ini, sampai  menunggu kita merumuskan regulasi terkait kegiatan penambangan ini, kita sudah koordinasi bersama pihak Polda Babel dan Polres Bateng,” ungkapnya.

Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Patijaya berharap agar kegiatan penambangan di lokasi Merbuk, Pungguk, dan Kenari tidak menimbulkan polemik. 

“Agar tidak menjadi polemik maka perlu disiapkan legal formalnya agar tidak selalu menjadi kegiatan yang ilegal,” katanya.

Ia mengatakan bawa ia bersama Dirjen Minerba ESDM akan mengawal permasalahan ini agar melahirkan solusi. Menurutnya tidak ada masalah apabila ada wacana untuk menyerahkan pengelolaan cadangan timah di lokasi Merbuk, Pungguk, dan Kenari kepada PT Timah asalkan ada keterwakilan daerah dalam pengelolaannya.

“Saya tidak ada masalah apabila pengelolaannya diserahkan ke PT Timah, cuma pesan saya harus ada unsur keterwakilan daerah, entah itu berupa BUMD atau seperti apa nantinya,” katanya.

Ia menambahkan,  bahwa terkait hal teknis agar diserahkan kepada PT Timah atau kepada Pemkab Bateng.

“Yang paling penting diatur dan tidak menimbulkan keributan, nanti semuanya bisa bekerja dalam waktu yang tidak lama, kita akan kawal itu,” ungkapnya.

Penulis : Hendry | Editor : Servio M

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button