ARTIKELOPINI

Efektivitas Keterbukaan Informasi Publik

Oleh: Adri Ahmad Nafaran (Wakil Gubernur Mahasiswa Fakultas Hukum UBB)

INFORMASI merupakan kebutuhan pokok setiap orang, baik itu untuk pengembangan pribadi, maupun lingkungan sosial tersebut. Maka dari itu bahwasanya memperoleh informasi merupakan suatu Hak Asasi Manusia.

Adapun keterbukaan informasi publik ini merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi sebuah kedaulatan rakyat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Salah satunya seperti yang kita ketahui korupsi merupakan suatu tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negri serta pihak-pihak lainya, yang telah menyalahgunakan kepercayaan publik yang diberikan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi mereka. Dan juga kasus-kasus korupsi ini tidak hanya menjerat pelaku yang sudah memiliki jabatan atau kekuasaan namun juga telah sampai ke orang-orang muda.

Dalam hal ini lemahnya informasi terhadap publik merupakan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya sebuah penyelewengan di negara kita, hingga merujuk kepada kasus-kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun kesadaran publik yang bisa dikatakan lemah tentunya juga akan berdampak lemahnya transparansi dan akuntabilitas.
Namun sepertinya trias politika saat ini tidak berjalan dengan sebagaimana semestinya. Baik itu para eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif yang tidak memihak kepada masyarakat bisa saja kong kalikong hanya untuk memperoleh dana yang besar demi kepentingan pribadi para penguasa.

Selama UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ini ada masih banyak menuai polemik dan implementasinya masih banyak menuai hambatan seperti waktu yang begitu lama untuk memperoleh informasi.

Bahwasanya UU KIP memegang prinsip yakni setiap informasi publik harus dapat di peroleh oleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Kemudian dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), di atur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 yang telah menjadi dan sebuah penjabaran yang kongkrit atas pemenuhan hak atas informasi yang telah di amanatkan konstitusi dengan memberi kewajiban kepada badan publik sebagai pihak yang harus memenuhi hak atas informasi tersebut.

Adapun yang dimaksud badan publik menurut Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yakni lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan-badan lainnya yang memiliki fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. jadi informasi publik itu merupakan informasi yang bersumber dari badan publik yang berkaitan dengan penyelengaraan negara serta kepentingan publik.

Keterbukaan informasi publik merupakan suatu poin penting bagi terwujudnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dimana tidak ada lagi batasan atau penghalang masyarakat untuk mengetahui apa saja yang telah diperbuat oleh penyelenggara pelayanan publik, pada khususnya terkait dengan standar operasional.

Menurut hemat penulis dengan dimplementasikannya keterbukaan informasi publik di tiap penyelenggara pelayanan publik, setidaknya akan berdampak secara internal maupun eksternal. Secara internalnya yakni, dengan terbukanya informasi, dapat mengurangi, hingga akhirnya diharapkan dapat menghilangkan potensi penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan.

Selain itu diharapkan dapat meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi, karena semua informasi sudah terbuka, sehingga secara internal semua orang mengetahui kondisi organisasi secara utuh. Dan juga diharapkan akan meningkatkan efisiensi, baik dari segi biaya maupun waktu dalam pelaksanaan semua tugas organisasi, sehingga hasil dari pelaksanaan keterbukan tersebut akan membawa instansi untuk mendorong dan berkontribusi sebagai bagian dari upaya mewujudkan good governance.

Paling tidak, ada beberapa undang-undang yang dapat mengajak masyarakat untuk turut mendapatkan hak informasi. Yakni dalam UUD 1945 pasal 28 F berbunyi, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Dalam perihal memenuhi hak atas informasi tersebut telah menjadi kewajiban badan publik untuk melakukan itu, setidaknya ada lima hal yang telah saya kutip. Pertama, menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kedua, menyusun daftar informasi publik. Ketiga, melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan. Keempat, membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi. Kelima, mengalokasikan anggaran pelayanan informasi publik.

Adapun Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan yang penulis kutip dari website Hukum Online yakni antara lain:
1}. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala yakni Sebuah informasi yang berkaitan dengan badan publik; a). informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait. b). informasi mengenai laporan keuangan; dan / atau c). informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2}. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta yaitu informasi yang dapat mengancam jiwa orang banyak dan ketertiban umum.
3}. Informasi yang wajib tersedia setiap saat terdiri dari daftar seluruh informasi Publik yang berada di bawah penguasaan badan publik, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;a). hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya; b). seluruh kebijakan badan publik yang ada berikut dokumen pendukungnya; c). rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan tahunan badan publik; d). berjanji badan publik dengan pihak ketiga; e). informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; f). prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan / atau g). laporan mengenai pelayanan akses informasi publik.

Adapun Informasi Publik Yang Dikecualikan yakni informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, yaitu: informasi yang dapat membahayakan negara; a). informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; b). informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; c). informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan / atau d. Informasi Publik yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

Lerlu kita ketahui Teori Deutsch & Krauss, (1965) tentang level of aspiration, menyatakan bahwa keinginan seseorang melakukan tindakan ditentukan oleh tingkat kesulitan dalam mencapai tujuan dan probabilitas subyektif pelaku apabila sukses dikurangi probabilitas subjektif kalau gagal. Artinya, teori psikologi kejahatan ini menyebutkan bahwa kejahatan itu akan terpicu ketika tingkat kesulitan untuk melakukannya rendah dan jika kejahatan terungkap tingkat hukumannya cenderung lemah. Oleh karena itu keterbukaan informasi publik akan menciptakan kekuatan baru jika terbukanya terkait informasi tersebut yang lebih mendasar yaitu masyarakat sebagai controlling dalam penyelenggaraan dana APBD/APBN yang kelak diharapkan memperkecil penyelewengan dalam penggunaannya. (*)

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button