LENSA POLITIKNEWS

Tunggakan Gaji Tenaga Kesehatan, Jadi Perhatian Komisi IV DPRD Babel

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Munculnya polemik tenaga kesehatan di Rumah Sakit Infeksi dan Karantina Covid-19 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang belum menerima gaji hingga sekarang, menjadi perhatian DPRD Bangka Belitung. Melalui Komisi IV yang membidangi hal ini, Senin, 26 April 2021 digelar rapat dengar pendapat dengan pihak eksekutif terkait.

Tampak hadir di Ruangan Badan Musyawarah DPRD yaitu Dinas Kesehatan Provinsi, Dewan Pengawas RSUD Provinsi, Pihak RSUP, dan perwakilan tenaga kesehatan RS Karantina.

Dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV Jawarno, meminta penjelasan penyebab belum digajinya para tenaga kesehatan selama empat bulan sejak Januari 2021.

“Sangat disayangkan terjadi seperti ini, seharusnya kita sudah merekrut, pasti kita juga harus mempersiapkan anggaran,” ujar politisi Gerindra ini mengawali pertemuan.

Pelaksana Tugaa Kadinkes Babel, Andri Nurtito mengatakank bahwa penambahan kapasitas di RS Provinsi untuk pasien Covid-19 ini merupakan kebijakan pusat sebagai upaya menekan angka penyebaran virus. Semestinya kepercayaan pusat ini menjadi suatu prestasi untuk Bangka Belitung.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi IV, Marsidi merasa prihatin terjadi seperti ini. “Kami tidak menyalahkan eksekutif, kita kaji bersama agar ada jalan keluar. Karena kami dari Komisi IV tidak pernah menghambat anggaran terlebih untuk bidang kesehatan. Selalu kami support. Jangan kita menzalimi tenaga kesehatan yang sudah bekerja dengan resiko yang besar,” ujar dia.

Disampaikan Plt Dirut RSUP Babel, Armayani, pihaknya sudah berupaya mencari solusi. Direncanakan, pembayaran gaji 58 orang tenaga kesehatan honorer melalui dana BLUD Tahun 2021. “Dan terkait adanya insentif merupakan kebijakan pemerintah pusat tetapi higga saat ini belum masuk ke Kas Daerah Provinsi Kep. Babel. Ini sedang kami perjuangkan ke Kemenkes RI agar dapat segera turun,” ujar dia.

Sumanjaya selaku Wakil Direktur Keuangan RSUP tambahkan pada APBD TA 2021 memang belum dianggarkan. Diakuinya itu sebuah kesalahan di saat merekrut tenaga kesehatan tapi tidak menganggarkan. “Karena itu, kami akan berupaya semaksimal mungkin dan sudah mendiskusikan dengan BAKUDA Provinsi Kep Babel bersama Plt Dirut RSUP serta persetujuan Dewan Pengawas RSUD Babel bahwa dana BLUD bisa digunakan untuk pembayaran gaji honorer nakes yang tertunggak saat ini,” ujar dia.

Jawarno harapkan permasalahan ini dapat segera diatasi. Adapun untuk pembayaran dari dana BLUD, dia memohon untuk diperhatikan prosedur dan aturan yang berlaku sehingga tidak melanggar Perda yang mengatur.

Hal senada disampaikan Ranto Sendhu selaku Sekretaris Komisi IV. “Terkait gaji itu adalah hak tenaga kesehatan, jangan dipermainkan,” ucap politisi Demokrat ini.

Wakil Ketua Komisi IV, Dede Purnama turut menyesalkan kenapa saat melakukan rekruitment honorer nakes di RS Karantina, tidak memikirkan kesiapan anggaran untuk untuk gaji. Seharusnya ada perencanaan yang jelas.

Di akhir pertemuan, Anggota Komisi IV, Dody Kusdian kembali imbau untuk permasalahan seperti ini jangan terulang lagi. Harus ada perencanaan dan penganggaran yang jelas dan rinci. Selain gaji, kita juga harus pikirkan RS ini asset siapa. Jangan ke depan menjadi permasalahan baru.

Menutup pertemuan, Jawarno mengharapkan dalam satu pekan ke depan kami sudah mendapatkan kabar baik tentang pembayaran gaji tenaga kesehatan. “Kami tidak mau ada rapat-rapat lanjutan yang tidak ada kejelasan terkait nasib nakes. Mohon kita semua bekerjasama dengan baik dan wujudkan dengan realisasi,” ujar dia.

Release

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button