BANGKA BARATNEWS

Pemkab Babar Sampaikan Empat Raperda Prioritas

Lensabangkabelitung.com, Muntok – Pemerintah Kabupaten Bangka Barat usulkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Rapat Paripurna di Gedung Mahligai Betason II DPRD Babar, Selasa, 13 April 2021.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Bangka Barat, Marudur Saragih didampingi Wakil Ketua I Oktorazsari dan Wakil Ketua II Miyuni Rohantap dan dihadiri perwakilan Forkopimda, Anggota Dewan, Kepala OPD, BUMN/BUMD dan segenap tamu undangan lainnya.

Marudur menyampaikan dalam pelaksanaan otonomi daerah pemerintah daerah membuat sejumlah peraturan daerah yang mengatur masalah administrasi, lingkungan hidup, ketertiban, pendidikan, sosial dan sebagainya.

“Untuk menghasilkan peraturan daerah yang efektif maka terlebih dahulu harus disusun program pembentukan peraturan daerah agar dapat terarah, terprogram dan sesuai prioritas. Maka selanjutnya marilah kita dengarkan bersama pokok-pokok pikiran sehubungan dengan penyampaian raperda yang akan disampaikan oleh Bupati Bangka Barat,” kata Marudur.

Di kesempatan yang sama Assisten Bidang Administrasi dan Umum, Herzon mewakili Pelaksana Harian Bupati Bangka Barat memaparkan secara ringkas yang termuat dalam usulan empat Raperda.

Empat Raperda yang diusulkan ialah, tentang kabupaten layak anak, Raperda tentang Pemilihan Kepala Desa, Raperda tentang Perangkat Desa dan Raperda tentang pencabutan peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 tahun 2019 tentang lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat desa.

Dijelaskan Herzon, untuk Raperda Kabupaten Layak Anak (KLA) dalam pembentukan peraturan daerah ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara pemerintahan daerah, orang tua, keluarga, masyarakat dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak.

“Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menetapkan peraturan daerah tentang kabupaten layak anak yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak anak,” ujar Herzon.

“Kemudian Raperda tentang Pemilihan Kepala Desa Ketentuan dalam peraturan daerah kabupaten Bangka Barat nomor 1 tahun 2016 perlu diselaraskan dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pemilihan kepala desa saat ini sehingga perlu diganti dan disempurnakan,” tambahnya.

Raperda tentang Perangkat Desa dikatakan Herzon, dalam peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang perangkat desa, dipandang tidak sesuai lagi dengan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan desa dan perkembangan zaman serta belum mengatur ketentuan ketentuan teknis lainnya sehingga perlu diganti dan disempurnakan.

Herzon berharap kepada dewan agar dapat mengkaji raperda yang telah disampaikannnya dan memproses sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan.

“Sehingga pada akhirnya menghasilkan Rancangan peraturan daerah yang berkualitas, partisipatif dan dan akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat yang akan di jadikan sebagai payung hukum bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” demikian Herzon.

Penulis: Sepri | ADV | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button