LENSA POLITIKNEWS

Mau Investasi di Babel, Bangunan Arsitektur Melayu Wajib Dibangun Investor

Lensabangkabelitung.com, Pangkalanbaru – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan hak inisiatif untuk mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang arsitektur bangunan bercirikan melayu negeri serumpun sebalai.

Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung Amri Cahyadi mengatakan pengusulan raperda tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga kelestarian budaya dan nuansa melayu ciri khas Bangka Belitung.

“Jadi perda itu kita harapkan sebagai dasar hukum kepada pemerintah daerah kita untuk menetapkan wilayah mana saja yang harus disesuaikan dengan kearifan lokal,” ujar Amri kepada wartawan usai Musyawarah Wilayah PPP di Hotel Soll Marina Bangka, Sabtu, 10 April 2021.

Amri menuturkan perda tersebut nantinya akan menjadi acuan pemerintah daerah di Bangka Belitung untuk menetapkan pola arsitektur bangunan bercirikhaskan negeri serumpun sebalai.

“Misalkan mohon maaf, itu daerah minoritas silahkan. Tapi kalau daerah mayoritasnya muslim, tetapi ranah publik yang dibangun untuk kelompok tertentu dan hanya menimbulkan gejolak di masyarakat, maka kita hindari,” ujar dia.

Menurut Amri, sudah ada perda terkait pendirian Provinsi Bangka Belitung yang menetapkan identitas Bangka Belitung adalah melayu serumpun sebalai. Namun dia menyesalkan bangunan dan arsitektur melayu yang tampil justru sedikit.

“Rumah melayu sudah hilang. Kalau merasa kita negeri melayu, maka harus kita jaga. Itulah peran penting pemerintah daerah mengintervensi dan menjaga hal itu.

Perda tersebut, kata Amri, bisa menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk memberikan rekomendasi atau menjadi acuan dalam hal menyetujui usulan dari pihak yang ingin melakukan pembangunan.

“Saya ambil contoh ada investor ingin membangun. Mereka harus menampilkan dulu motif bangunannya sesuai tidak dengan daerah kita. Ini yang kita atur di perda untuk menjadi acuan,” ujar dia.

Amri menambahkan semua fraksi mendukung raperda tersebut dan sekarang sudah ditataran Bapem perda karena sudah kajian teknis yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, yakni Universitas Bangka Belitung.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan disampaikan melalui rapat paripurna DPRD untuk menjadi hak inisiatif DPRD. Mohon maaf, kadang-kadang daerah publik pun kita sudah hilang dari nuansa melayu. Pembangunan kita harus mempertimbangkan kearifan lokal yang ada di mana umat beragama disitu silakan tidak mungkinlah semuanya dikuasai oleh mereka kita. Tidak hanya penjajahan di bidang ekonomi dan tidak hanya penjajahan di bidang penguasaan tanah tapi juga penjajahan di bidang budaya ini terjadi di Bangka Belitung dan akhirnya Bangka Belitung dianggap orang hilang negeri melayunya,” ujar dia.

Penulis: Servio M | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button