NEWS

Kelanjutan Nasib Kawasan Industri Sadai, Ini Kata Bupati Bangka Selatan

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Pengembangan Kawasan Industri Sadai (KIS) di Kabupaten Bangka Selatan masih menjadi perhatian bagaimana kelanjutannya. Pasca diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 109 tahun 2020 tentang percepatan proyek strategis nasional, Jokowi tidak memasukkan KIS sebagai salah satu rencana proyek strategis nasional.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid belum mau berkomentar banyak terkait masalah itu karena belum bertemu lagi dengan pihak perusahaan pengelola KIS, yakni PT Ration Bangka Abadi.

“Saya belum ketemu rombongan Yanto (Vindyarto Direktur PT RBA). Nanti saya tanya perkembangannya,” ujar Riza kepada Lensabangkabelitung usai menghadiri Muswil V PPP di Hotel Soll Marina Bangka, Sabtu Kemarin.

Riza mengaku lebih suka agar pengembangan KIS tersebut dilanjutkan terus karena dia menilai KIS mempunyai manfaat bagi pengembangan wilayah yang dipimpinnya.

“Kalau ada kebaikan seharusnya terus. Selama ada manfaat dan ada yang bagus harus diteruskan. Setahu saya tidak ada persoalan. Cuma belum ada follow up-nya saja. Yang jelas kalau sifatnya untuk kebaikan itu harus lanjut,” ujar dia.

Dalam Perpres Jokowi tertanggal 17 November 2020 itu, proyek strategis nasional sektor kawasan hanya ada 18 Kawasan Industri (KI) yang disetujui pemerintah untuk pengembangan.

Proyek strategis nasional sektor kawasan yang disetujuiJokowi adalah KI Kuala Tanjung (Sumatera Utara), KI Landak (Kalimantan Barat), KI Ketapang (Kalimantan Barat), KI Tanggamus (Lampung), KI Jorong (Kalimantan Selatan), KI Bantaeng (Sulawesi Selatan), KI Morowali (Sulawesi Tengah), KI Konawe (Sulawesi Tenggara), KI Teluk Bintuni (Papua Barat), KI Tanah Kuning (Kalimantan Utara), KI Wilmar Serang (Banten), KI Pulau Obi (Maluku Utara), KI Weda Bay (Maluku Utara), KI Takalar (Sulawesi Selatan), KI Tanjung Enim (Sumatera Selatan), Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api (Sumatera Selatan), Pembangunan Underground Simpang Lima (Jawa Tengah) dan KI Terpadu Batang (Jawa Tengah).

Pengelolaan KI Sadai sendiri berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Bangka Selatan nomor 53 tahun 2017 yang ditandatangani Justiar Noer pada 19 September 2017. Perbup tersebut menetapkan wilayah administratif KI Sadai adalah Desa Tukak dan Desa Sadai dengan luas 3.086 hektar yang memanjang dari Pelabuhan Tukak menuju Pelabuhan Sadai.

Sedangkan zona yang akan dikembangkan di KI Sadai tersebut adalah zona industri, zona fasilitas penunjang, zona infrastruktur kawasan, zona ruang terbuka hijau dan zona pendidikan.

Pengembangan KI Sadai sendiri sebelumnya sempat terkendala karena dilaporkan sekelompok masyarakat Desa Sadai ke Polres Bangka Selatan karena menduga PT RBA selaku perusahaan yang mengelola KIS melakukan penyerobotan lahan.

Penulis: Servio M | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button