ARTIKELOPINI

Pentingkah Hukum Adat dalam Menyelesaikan Suatu Perkara di Indonesia?

Oleh: Ayu Sapitri (Mahasiswi Hukum Universitas Bangka Belitung)

DI INDONESIA sering kali kita mendengar permasalahan dalam menyelesaikan suatu perkara. Banyak sekali perkara yang muncul di berbagai kalangan masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara perlu yang namanya Hukum bukan?

Nah, di Indonesia terdapat hukum yang keberadaannya diakui dan berlaku salah satunya Hukum Adat. Di mana Hukum Adat adalah suatu aturan yang mana dijadikan sebagai simbol budaya yang didalamnya mengatur tingkah laku masyarakat. Hukum adat sangat berbeda dengan hukum pidana dalam menyelesaikan suatu perkara.

Dalam sebuah jurnal Urgensi Penyelesaian Kasus Pidana Hukum Adat penyelesaian dalam suatu masalah hukum adat berbeda dengan hukum pidana. Hukum adat tidak berhubungan dengan kejaksaan, kepolisian, pengadilan dan penjara. Hukum adat penyelesaiannya dilakukan dengan menggunakan asas perdamaian.

Asas perdamaian yang dimaksud yaitu agar kita dapat memutuskan dengan cara bermusyawarah secara kekeluargaan, agar tidak terjadi perselisihan sehingga menyebabkan adanya rasa dendam antara satu sama lain. Sedangkan Hukum pidana yaitu suatu perkara bagi yang melanggar peraturan tersebut maka akan diberi ancaman (sanksi) berupa pidana.

Hukum pidana penyelesaiannya melibatkan polisi, jaksa, pengadilan, penjara dan juga menerima sanksi dalam tindak pidana. Hukum pidana ini melalui beberapa penyelesaian sebelum memutuskan sesuatu. Tindakan awal dalam hukum pidana yaitu dengan melakukan penyelidikan. Kita tidak dapat semena-mena dan menyepelekan tindak hukum pidana satu ini. Jika kita melanggar siap-siap mendapatkan sanksi.

Dalam hal ini ada beberapa kasus yang bisa diselesaikan dengan hukum adat. Salah satu contoh yang dikutip penulis dari media detiknews tanggal 1 Desember 2020. Dalam pemberitaan tersebut terdapat konflik antardesa di Kabupaten Kerinci, Jambi yaitu antara warga Desa Muak dengan Desa Semerap hingga mengakibatkan satu warga tewas.

Kasus diawali konflik dari pembakaran ladang warga Desa Semerap oleh warga Desa Muak sehingga membuat warga Desa Semerap marah dan langsung menuju perbatasan Desa Muak dengan membawa tombak dan parang. Warga Semerap lalu memblokir jalan dengan kayu besar. Sempat terjadi gesekan antarwarga kedua desa yang menyebabkan tertembaknya seorang warga oleh senjata api rakitan. Korban penembakan akhirnya meninggal di rumah sakit.

Pihak pemda dan aparat TNI-Polri saat itu langsung terjun ke lokasi dan mendinginkan suasana. Konflik tersebut diakhiri damai secara adat berupa penandatanganan kesepakatan damai oleh pemangku adat Desa Semerap, M Nasir, Rio Genti Merajo Desa Muak atas nama Sa’ad dan Depati Rencong Telang. Isi surat kesepakatan damai yaitu bantuan penyelesaian konflik dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Depati Rencong Telang berupa uang tunai dengan total sebesar Rp 125 juta, anak jantan yang meninggal dunia an. Awara diberikan santunan sebesar Rp 40 juta, Anak jantan yang luka berat telah melakukan pengobatan melalui operasian. Bakhtiar diberikan santunan sebesar Rp 20 juta. Anak jantan yang luka ringan an. Halidin diberikan santunan sebesar Rp 10 juta.dan Untuk perbuatan jatuh di negeri orang oleh masyarakat Adat 5 Desa Semerap diberikan santunan sebesar Rp 25 juta dan akan dihanguskan pada acara duduk silahturahmi dari kedua belah pihak bertempat di sekretariat Rencong Telang Kecamatan Pulau Sangkar.

Dalam kasus lain penyelesaiannya juga dilakukan dengan sistem hukum adat yakni Kasus pemerkosaan anak di bawah umur di Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa, Sulbar. Kasus ini sudah dalam penanganan pihak kepolisian. Meski sudah dalam ranah pihak berwajib dan sudah dijadikan tersangka, namun kasus ini dianggap tabu bagi adat dan kebiasaan masyatakat setempat. Dengan ini, kasus masih akan ditangani oleh pihak tokoh adat di wilayah tempat kejadian itu. Pasalnya, korban yang masih duduk di bangku kelas 3 SMP dan berumur 17 tahun, menjadi korban pemerkosaan ayah, kakak dan sepupunya sendiri. Perlakuan itu dialami korban sejak masih SD tahun 2016 hingga tahun 2020. Walaupun kasus itu sudah ditangan penegak hukum, namun dikatakan, lembaga adat tetap menjalankan fungsinya, dalam hal pembersihan kampung. Sebab perbuatan itu dianggap sangat merusak tatanan masyarakat di sekitarnya. da satu lagi kebiasaan menurut dia, yakni “disapu bulu”. Namun untuk kasus pencabulan di Kecamatan Tawalian, Benyamin Matasak mengaku masih menunggu respon dari pihak adat di tawalian. Setelah sepekan berlalu, pelaku akhirnya resmi dijatuhi sanksi adat, yang dilakukan di Kelurahan Tawalian, Kecamatan Tawalian, tokoh adat menjatuhi hukuman dengan denda satu ekor kerbau, sesuai kondisi ekonominya. Kerbau yang sudah sediakan oleh keluarga pelaku, dieksekusi dengan cara ditombak (Diparraukan) beramai-ramai disaksikan oleh warga. Setelah kerbau yang ditombak itu mati, bangkainya lalu dihanyutkan di sungai (dilammusan). Prosesi adat yang dilakukan bertujuan mengutuk perbuatan biadab yang diperbuat pelaku. Sanksi adat ini sebagai bagian dari upaya memberikan efek jerah bagi pelaku asusila. jika dikemudian hari pelaku masih melakukan perbuatan yang sama, maka akan dihukum lebih dari hukuman yang diberikan saat ini. 08 februari 2020 (Tribunnews.com).

Berdasarkan kasus-kasus di atas cara penyelesaian yang dilakukan dengan menggunakan hukum adat dan juga terdapat sanksi adat yang berbeda-beda sesuai dengan daerah masing masing.

Yang kita ketahui hukum adat ini masih banyak digunakan untuk mengatur masyarakat agar dapat hidup rukun dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa hukum adat masih sangat relevan jika digunakan untuk meyelesaikan suatu perkara yang ada di Indonesia.

Namun, tidak semua perkara atau kasus yang berhubungan dengan hukum dapat kita diselesaikan dengan menggunakan hukum adat. Kasus tidak dapat diselesaikan dengan hukum adat jika kasus tersebut berat dan dari pihak pun tidak bisa di ajak berdamai begitu saja. Kasus yang dapat diselesaikan hukum adat berupa tindak perkara ringan atau masih dalam skala kecil seperti perselisihan dalam rumah tangga dan jika sudah termasuk tindak perkara berat maka akan diselesaikan dengan menggunakan hukum pidana atau tindak pidana.

Terdapat pepatah yang menyatakan masalah akan menjadi besar bila kita perbesar dan juga masalah akan menjadi kecil jika kita dapat mengusahakan mengecilkan masalah tersebut. Dengan pepatah itu kita mengetahui bahwa jika ada masalah ada baiknya saling berdamai bukan? Hukum adat perlu ditegakkan, namun kita sebagai masyarakat juga harus memperhatikan putusan utama dalam menyelesaikan suatu perkara agar tidak menimbulkan perpecahan dalam masyarakat.

Sekarang sudah tahu bukan seberapa pentingnya hukum adat dalam menyelesaikan suatu perkara? (*)

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button