LENSA KRIMINALNEWS

Kasus Korupsi, Kejati Babel Menahan Bekas Kepala Cabang BPRS Toboali

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan E, bekas Kepala Cabang Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Toboali sebagai tersangka kasus pemberian fasilitas kredit kepada 22 orang nasabah, sepanjang tahun 2008 hingga 2009. Turut pula menjadi tersangka, MN, nasabah BPRS, yang diduga berkomplot dengan E. Usai menjadi tersangka, keduanya langsung ditahan.

Pelaksana Tugaa Aspidsus Kejati Babel, Johnny Wiliam Pardede mengatakan pemberian modal usaha yang dilakukan PT BPRS Cabang Toboali diduga telah menyalahi prosedur, sehingga merugikan negara sebesar Rp 1,7 miliar.

Keduanya disangkakan telah melakukan pembiayaan berupa penyaluran modal usaha seperti Usaha Kecil Menengah (UKM) fiktif dengan modus dibagi dalam dua kelompok. Setiap kelompok terdapat 7 debitur dalam satu agunan.

“Jadi satu agunan untuk 7 kredit. Sedangkan sisanya 15 debitur itu dilaksanakan pemberian kredit dengan cara satu agunan tanpa diketahui oleh debitur,” ujar dia.

Setelah menetapkan kedua terperiksa sebagai tersangka, Kejati Babel langsung melakukan langkah penahanan.

“Kedua tersangka kita tahan untuk 20 hari ke depan di Mapolres Pangkalpinang. Kita titipkan di sana,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Babel, Basuki Raharjo, Senin sore, 8 Maret 2021.

Kedua tersangka disangkakan Pasal Primer, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Keduanya juga diancam dengan subsider, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 58 ayat (1) ke 1 KUHP.

Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button