LENSA KRIMINALNEWSPANGKALPINANG

Bertambah 10 Orang, Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Kredit BRI Pangkalpinang

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Kasus dugaan korupsi atas pemberian kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Pangkalpinang terus terbongkar ketengah publik. Kali ini pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bangka Belitung kembali mengumumkan penambahan tersangka.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Bangka Belitung Basuki Rahardjo mengatakan tersangka baru yang ditetapkan penyidik kejaksaan hari ini adalah sebanyak 10 orang.

“Tambahan 10 tersangka adalah dengan inisial TS, M, SB, A, NA, SK, EL, SD, I dan H,” ujar Basuki saat dihubungi Lensabangkabelitung, Selasa Malam, 2 Maret 2021.

Basuki menuturkan TS ditetapkan sebagai tersangka dengan nomor surat penetapan PRINT-183/L.9/Fd.1/03/2021, tersangka M dengan nomor surat penetapan PRINT-184/L.9/Fd.1/03/2021, tersangka SB dengan nomor surat penetapan PRINT-185/L Fd.1/03/2021, tersangka A dengan nomor surat penetapan PRINT-186/L.9/Fd.1/03/2021 dan tersangka NA nomor surat penetapan PRINT-187/L.9/Fd.1/03/2021.

Sedangkan SK ditetapkan sebagai tersangka dengan surat nomor penetapan PRINT-188/L.9/Fd.1/03/2021, inisial EI nomor penetapan PRINT-195/L.9/Fd.1/03/2021, inisial SD nomor penetapan PRINT-196/L.9/Fd.1/03/2021, inisial I nomor penetapan PRINT-197/L.9/Fd.1/03/2021, inisial H nomor penetapan PRINT-198/L.9/Fd.1/03/2021,” urainya.

Dikatakan Basuki, 10 tersangka baru tersebut merupakan debitur dari Kantor Cabang BRI Pangkalpinang dan Kantor Cabang Pembantu BRI Depati Amir.

“Mereka telah bekerjasama dengan tersangka Sugianto alias Aloy untuk melakukan pinjaman kredit KMK tanpa didukung dengan kegiatan usaha yang jelas dan nilai agunan yang mencukupi,” ujar dia.

Ditambahkan Basuki, para tersangka dijerat pasal Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dan subsidiair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Penulis: Servio M | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button