BANGKA SELATANLENSA DAERAHLENSA EKONOMINEWS

Pemprov Babel Beri Kepastian Legalitas Lahan, Petani Juga Butuh Perbaikan Irigasi

Lensabangkabelitung.com, Toboali– Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan berupaya memberikan kepastian legalitas lahan pertanian yang ada di Dusun Parit 2 Desa Kepoh Kecamatan Toboali yang digarap oleh masyarakat dusun setempat untuk ketahanan pangan.

Hal itu dikatakan oleh Kepala Dinas Pertanian Bangka Belitung, Juaidi kepada wartawan usai panen padi di Dusun Parit 2 Desa Kepoh bersama Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman beserta unsur Forkopimda, Selasa, 23 Februari.

“Hari ini kita meninjau lahan sawah yang ada di Dusun Parit 2 Desa Kepoh sekaligus panen padi. Setelah kita cermati lahan sawah yang digarap oleh masyarakat ini masih hutan produksi, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah bagaimana memberikan kepastian legalitas terkait dengan lahan sawah ini,” kata Juaidi saat ditemui usai mendengar keluhan petani.

Ia menuturkan, langkah pertama yang akan dilakukan adalah membuat surat keputusan Gubernur terkait pemanfaatan hutan produksi untuk ketahanan pangan. Dari situ muncul kepastian terkait dengan legalitas lahan, sehingga bantuan dari pemerintah bisa masuk.

“Langkah pertama legalitas hak pengelolaan lahan. Ketika legalitas pengelolaan hutan produksi untuk ketahanan pangan itu muncul atau diterbitkan, maka bantuan dari pemerintah seperti infrastruktur jalan, saluran irigasi seperti yang disampaikan petani bisa masuk. Selain itu dengan adanya legalitas ini, masyarakat ada kepastian berusaha,” ujar dia.

Juaidi mengungkapkan, jutan produksi bukan tidak boleh digarap, tapi ada aturan Permenhut P21 yang sudah sangat jelas pengembangan food estate boleh, tapi bukan untuk dimiliki tapi dikelola untuk ketahanan pangan.

“Dengan belum adanya legalitas terkait dengan pengelolaan lahan, kita belum bisa berbuat banyak, paling-paling yang bisa kita bantu bibit, karena meraka sudah lama nanam disini. Tapi terkait dengan pengerjaan aset, legalitasnya belum ada jadi belum bisa,” ujar dia.

Ia mengaku optimis pengubahan lahan bisa terselesaikan dengan cepat, karena ini kebijakan pemerintah pusat yang lagi menggalakan ketahanan pangan. Masalah ketahanan pangan ini juga sangat dibuka ruang untuk bisa dikembangkan termasuk dalam kawasan hutan, tapi jangan kawasan hutan lindung dan konservasi. 

“Kalau hutan produski masih sangat bisa karena ada payung hukumnya. Kita punya target legalitas ini sesuai dengan target tanam pada April, jadi sebelum April sudah bisa selesai, minimal ada surat keputusan dari gubernur untuk menunjuk bahwa kawasan ini sebagai kawasan ketahanan pangan, baru nanti prosesnya di pusat di Kementerian Kehutanan,” ujar dia.

Petani Dusun Parit Dua, Jumiran mengharapkan adanya perbaikan saluran irigasi di kawasan pertanian di daerah itu. Dengan adanya perbaikan saluran irigasi, kata dia,  dapat memberikan pasokan air di areal persawahan dan tidak menjadi permasalahan sehingga petani tetap merasa aman di saat musim kemarau.

Selain masalah irigasi, Jumiran juga berharap adanya pembangunan tanggul penangkis atau pembatas agar air laut tidak bisa masuk saat banjir rob mengingat areal persawahan yang tidak jauh dari laut.

“Saat banjir rob air laut ini masuk ke areal persawahan, karena tidak adanya tanggul pembatas. Setiap tahunnya, untuk sawah yang dekat dengan laut pasti mengalami air laut masuk, sehingga menyebabkan gagal panen. Untuk itu kita berharap pemerintah dapat membangun tanggul pembatas ini agar air laut tidak lagi masuk,” ujar dia.

Sementara itu, Ketua Gapoktan Karya Makmur Desa Kepoh, Muhammad Nur mengatakan, areal persawahan yang digarap oleh petani setempat dengan luas kurang lebih 350 hektar digarap secara swadaya masyarakat sudah diusulkan untuk pinjam pakai dan juga sudah diajukan untuk food estate kepada pemerintah pusat.

Namun kata M Nur, ada beberapa kebutuhan yang diperlukan oleh para petani untuk mengolah lahan pertanian tersebut seperti alat mesin pertanian dan juga saluran irigasi.

“Yang menjadi kebutuhan utama adalah alat alat mesin pertanian, karena masyarakat tidak bisa mengolah lahan secara serentak tanpa didukung oleh alat mesin pertanian  yang memadai,” ujar dia.

Ia berharap, pemerintah dapat mendukung para petani yang memiliki semangat dalam bertani, agar aktivitas pertanian di Dusun Parit 2 dapat berlangsung terus. 

Penulis : Rusdi | Editor : Servio M

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button