NEWS

Bantu Petani Desa Kepoh, Dinas Pertanian Babel Akan Beri Kepastian Legalitas Lahan

Lensabangkabelitung.com, Toboali – Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan berupaya memberikan kepastian legalitas lahan pertanian yang ada di Dusun Parit 2 Desa Kepoh Kecamatan Toboali yang digarap oleh masyarakat dusun setempat untuk ketahanan pangan.

Hal itu dikatakan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Juaidi kepada wartawan usai panen padi di Dusun Parit 2 Desa Kepoh bersama Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman beserta unsur Forkopimda, Selasa 23 Februari 2021.

“Hari ini kita meninjau lahan sawah yang ada di Dusun Parit 2 Desa Kepoh sekaligus panen padi. Setelah kita cermati lahan sawah yang digarap oleh masyarakat ini masih hutan produksi, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah bagaimana memberikan kepastian legalitas terkait dengan lahan sawah ini,” kata Juaidi saat ditemui usai mendengar keluhan petani.

Ia menuturkan, langkah pertama yang akan dilakukan adalah membuat surat keputusan pak Gubernur terkait pemanfaatan hutan produksi untuk ketahanan pangan. Dari situ muncul kepastian terkait dengan legalitas lahan, sehingga bantuan dari pemerintah bisa masuk.

“Langkah pertama legalitas hak pengelolaan lahan. Ketika legalitas pengelolaan hutan produksi untuk ketahanan pangan itu muncul atau diterbitkan, maka bantuan dari pemerintah seperti infrastruktur jalan, saluran irigasi seperti yang disampaikan petani bisa masuk. Selain itu dengan adanya legalitas ini, masyarakat ada kepastian berusaha,” ujar dia.

Juaidi mengungkapkan, jutan produksi bukan tidak boleh digarap, tapi ada aturan Permenhut P21 yang sudah sangat jelas pengembangan food estate boleh, tapi bukan untuk dimiliki tapi dikelola untuk ketahanan pangan.

“Dengan belum adanya legalitas terkait dengan pengelolaan lahan, kita dari Dinas Pertanian belum bisa berbuat banyak, paling-paling yang bisa kita bantu bibit, karena meraka sudah lama nanam disini. Tapi terkait dengan pengerjaan aset, legalitasnya belum ada jadi belum bisa,” ujar dia.

Ia mengaku optimis pengubahan lahan bisa terselesaikan dengan cepat, karena ini kebijakan pemerintah pusat yang lagi menggalakan ketahanan pangan. Masalah ketahanan pangan ini juga sangat dibuka ruang untuk bisa dikembangkan termasuk dalam kawasan hutan, tapi jangan kawasan hutan lindung dan konservasi.

“Kalau hutan produski masih sangat bisa karena ada payung hukumnya. Kita punya target legalitas ini sesuai dengan target tanam pada April, jadi sebelum April sudah bisa selesai, minimal ada surat keputusan dari bapak gubernur kita untuk menunjuk bahwa kawasan ini sebagai kawasan ketahan pangan, baru nanti prosesnya di pusat di Kementerian Kehutanan,” ujar dia.

Penulis: Rusdi | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button