BELITUNGNEWS

Satpol PP Babel Sandi Aji Ditahan, Pakar Hukum Tata Negara Soroti Alasan Penahanan

Lensabangkabelitung.com, Belitung – Kejaksaan Negeri Tanjung Pandan melakukan pelimpahan tahap dua berkas perkara kasus penertiban tambang timah ilegal yang berujung ricuh antara penambang timah Ilegal dengan Satpol PP Pemprov Babel. Sembilan orang yang menjadi tersangka kasus tersebut ditahan termasuk Kasi Ops Satpol PP Pemprov Babel Sandi Aji.

Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi yang mendampingi Sandi Aji mengatakan proses tahap 2 di Kejari Tanjung Pandan Belitung berjalan lancar dan Sandi cukup koperatif mengikuti seluruh rangkaian prosedur dihadapan jaksa.

“Sandi juga telah melampirkan surat jaminan dari Sekda Bangka Belitung yang memohon untuk tidak dilakukan tindakan penahanan ditingkat penuntutan mengingat pertimbangan selama ini pada proses penyidikan, penyidik Polres Belitung juga tidak melakukan tindakan penahanan,” ujar Rullyandi dalam siaran persnya yang diterima Lensabangkabelitung.com, Rabu, 9 Desember 2020.

Rullyandi menuturkan permohonan Sandi untuk tidak dilakukan penahanan ditingkat penuntutan tidak dapat dikabulkan Kejari Belitung dengan pertimbangan sisi keadilan.

“Alasannya agar tidak terjadi disparitas tindakan penahanan terhadap sejumlah warga masyarakat yang bersamaan menghadapi proses tahap 2 di Kejaksaan pada kasus hukum serupa dengan sandy ditingkat penuntutan,” ujar dia

Atas alasan penahanan Sandi tersebut, kata Rullyandi, tindakan penahanan oleh jaksa idealnya merupakan kewenangan yang didasari adanya suatu kebijakan pertimbangan subjektifitas dan objektifitas terhadap seorang tersangka dengan mempertimbangan proses yang telah dilalui selama penyidikan dengan cukup koperatif, tidak melarikan diri dan tidak menghalang-halangi proses hukum maupun menghilangkan barang bukti.

“Seluruh pertimbangan objektifitas selama di penyidikan terhadap Sandi selaku tersangka seharusnya telah memenuhi pertimbangan yang objektif untuk dilanjutkan tidak dilakukannya tindakan penahanan oleh jaksa,” ujar dia.

Menurut Rullyandi, persoalan kasus hukum yang menimpa Sandi dalam kapasitas menjalankan tugas satpol PP melakukan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terkait penertiban tambang ilegal di kawasan hutan lindung mangrove Belitung merupakan bagian dari tugas dan wewenang satpol PP.

“Itu sebagaimana telah diamanahkan oleh Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah junto Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja beserta turunan dari Peraturan – peraturan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung,” ujar dia.

Tindakan Sandi selaku Satpol PP, kata Rullyandi, berdasarkan pada surat penugasan sebagai aparatur pemerintahan daerah Provinsi Bangka Belitung dan merupakan tindakan hukum atas nama institusi pemerintah daerah yang diberikan suatu kewenangan konstitusional untuk melakukan langkah – langkah upaya penertiban tambang ilegal.

“Ini patut diapresiasi setinggi-tingginya oleh pimpinan pemerintah daerah Provinsi Bangka Belitung sebagai langkah tegas dari Satpol PP yang sedang menjalankan perintah penugasan resmi sesuai tugas dan wewenang yang diberikan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar dia.

Rullyandi menambahkan tindakan penertiban dalam rangka penertiban tambang ilegal dalam upaya penegakan peraturan daerah sepenuhnya merupakan tindakan hukum yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Sehingga demikian tidak cukup beralasan bagi aparat penegak hukum untuk memenuhi aspek hukum tindak pidana sebagaimana proses hukum kepada Sandi yang akan memasuki tahapan pembuktian di persidangan nanti,” ujar dia.

Penulis: Servio M | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button