NEWS

Lewat DPR RI, Bambang Patijaya Bantu Perjuangkan Nasib Guru Honorer di Babel

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Anggota DPR RI Bambang Patijaya menyatakan tekad dan kesiapannya untuk mengawal perjuangan para guru honorer dan tenaga kependidikan non kategori di atas usia 35 tahun, yang sedang berjuang untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Hal ini dikatakan Bambang Patijaya ketika menerima keluh kesah dari perwakilan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTKHNK) Kepulauan Bangka Belitung, yang datang menemuinya di Kantor DPD Partai Golkar Babel, Jumat, 4 Desember 2020.

Kepada Bambang Patijaya, Ketua GTKHNK Babel Dewi Apriyani, mengatakan di provinsi ini ada lebih dari seribu guru yang berhimpun dalam GTKHNK yang sedang memperjuangkan nasib. Rentang masa mereka mengajar juga sudah terbilang panjang. Mereka berharap bisa menjadi PNS.

“Kalau saya sendiri sudah 14 tahun mengajar. Ada yang 5 tahun. Bahkan yang sudah mengajar di atas 20 tahun juga ada di sini,” tutur Dewi Apriyani yang sehari-hari mengabdikan diri di SD Negeri 14 Pangkalpinang.

Secara usia, para guru dan tenaga kependidikan ini memang tak bisa lagi ikut tes CPNS lewat jalur normal. Kendalanya ada pada aturan yang membatasi maksimal usia 35 tahun pada saat melamar, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas PP Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS.

“Kami ingin memperjuangkan apakah masih bisa dengan usia 35 tahun ke atas diterima sebagai PNS. Mohon kami dibantu di DPR RI,” ujar Dewi.

Mendapat aduan tersebut, Bambang Patijaya memastikan untuk ikut memperjuangkan nasib para guru dan tenaga pendidik honorer ini di parlemen, untuk menjadi PNS.

“Setelah menerima data dan aspirasi ini, untuk kemudian saya menyampaikan ke kawan-kawan di Komisi X. Data dari pertemuan hari ini akan menjadi bahan RDP saya dengan MenPAN-RB di Komisi II,” tutur Bambang Patijaya atau kerap disapa BPJ.

Kalau pun tak bisa menjadi PNS, lanjut BPJ, para guru dan tenaga kependidikan honorer ini bisa menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Namun tetap kita perjuangkan agar bisa tetap jadi PNS,” tambahnya.

Secara umum, dikatakan BPJ, permasalahan honorer tidak hanya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja. Juga ada di Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama dan lain-lain.

“Komisi II akan berinisiatif rapat gabungan lintas komisi. Dengan komisi X, Komisi XI. Juga mitra Kementerian PAN RB, Pendidikan dan Kebudayaan, Agama, Kesehatan, Dalam Negeri, dan tentu saja dengan Kementerian Keuangan,” tutur BPJ.

Kepada GTKHNK Babel yang menemuinya hari ini, BPJ mengusulkan agar juga intens berkomunikasi dengan dinas terkait. Agar formasi kebutuhannya dapat disesuaikan dengan guru-guru honorer tersebut.

“Guru honorer ini bukan orang yang mau mencari kerja. Tapi orang yang sudah bekerja dan mengabdi sekian tahun. Artinya, jangan sampai jumlah kuota penerimaannya lebih kecil,” ujar BPJ.

Di akhir pertemuan, para guru honorer ini juga menyampaikan untuk mengkampanyekan perjuangannya juga di jagat media sosial. Melalui tagar #saveguruhononer35+ dan #savetendikhonorer35+, mereka berharap dukungan juga datang dari khalayak luas.

Rel | Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button