NEWS

Ada Pasal Pidana Bagi yang Merintangi Tambang Berizin, Polda Babel Bersikap Begini

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Penolakan terhadap aktivitas pertambangan timah laut di Bangka Belitung akhir-akhir ini terus mencuat. Sikap kontra tambang laut tersebut kebanyakan datang dari kalangan masyarakat nelayan yang khawatir aktivitas tambang mengganggu mata pencaharian mereka.

Namun disisi lain, perusahaan yang akan melakukan operasi produksi di laut adalah perusahaan milik negara dan mitra yang notabenenya telah ditetapkan sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sementara Pasal 162 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang mineral dan batubara turut mengatur pidana bagi yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP dengan ancaman paling lama satu tahun penjara dan denda paling banyak Rp 100 juta.

Lantas apakah pasal pidana tersebut bisa diterapkan aparat penegak hukum terhadap para penolak tambang yang sudah memegang IUP?

Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bangka Belitung Komisaris Besar Haryo Sugihartono mengatakan pada prinsipnya undang-undang atau peraturan yang ditetapkan adalah sebuah instrumen untuk dilaksanakan.

“Namun jika dikaitkan dengan itu, kita mencoba menempatkan diri sesuai porsi saja agar tercipta kebersamaan ditengah masyarakat,” ujar Haryo kepada wartawan diruang kerjanya, Selasa kemarin, 8 Desember 2020.

Menurut Haryo, kalau berbicara peluang bisa atau tidaknya pasal pidana tersebut diterapkan tentu saja bisa diterapkan. Namun dia menyebutkan bahwa itu bukanlah satu-satunya solusi.

“Kalau diterapkan apakah itu sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Itu yang perlu jadi pertimbangan. Mungkin pada saatnya kalau itu dibutuhkan akan kita lakukan. Tapi saat ini masih belum diperlukan,” ujar dia.

Haryo menuturkan pihaknya yakin masyarakat di Bangka Belitung pada dasarnya setuju dengan adanya pertambangan dan berharap PT Timah dan mitranya dapat memberi yang terbaik kepada masyarakat dalam bentuk kompensasi atau pendekatan sosial.

“Kalau untuk penegakan hukum saya rasa itu adalah hal yang paling terakhir dilakukan,” ujar dia.

Haryo menambahkan kepolisian berkomitmen membantu pemerintah melalui badan usahanya dan mitra untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi supaya bisa normal seperti sedia kala karena saat ini kondisi ekonomi nasional sudah minus. Bahkan di Bangka Belitung sudah sampai minus 4 persen.

“Ini jadi bagian permasalahan kita di masa pandemi karena apabila ini tidak ditekan nanti yang terjadi krisis atau resesi akan semakin berkelanjutan dan masyarakat bisa menjadi korban. Bagaimana kita diperintahkan membantu mitra pemerintah berkaitan dengan menggiatkan kegiatan ekonomi. Termasuk mengatasi permasalahan sosial yang menyerempet kepada tindak pidana,” ujar dia.

Penulis: Servio M | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button