BANGKA SELATANNEWS

Tambang Laut Toboali, Mau Nambang Setor Rp 12 Juta Belum Termasuk Fee

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Kegerahan nelayan atas kegiatan penambangan di laut Toboali Kabupaten Bangka Selatan semakin tidak terbendung. Selain menolak penambangan karena sulit mencari ikan, nelayan juga membongkar praktek pungli dan setoran bagi siapa saja yang akan menambang.

Atas dasar itulah ratusan masyarakat nelayan Toboali Kabupaten Bangka Selatan melakukan aksi unjuk rasa damai menolak adanya pertambangan laut di Bhay Park Polda Bangka Belitung, Senin, 5 Oktober 2020.

Koordinator Lapangan I Aksi tersebut, Joni Zuhri mengatakan kedatangan pihaknya ke Polda karena terdapat indikasi pembiaran dan adanya pungli bagi siapa saja yang akan menambang di lokasi laut Toboali.

“Kenapa kami bilang bisa ada indikasi pungli? Waktu kita pertemuan di kantor DPRD Bangka Selatan itu tidak satu pun pihak CV yang membantah terkait pertanyaan kita tentang setiap ponton yang masuk harus ada uang setoran,” ujar Joni saat menyampaikan aspirasinya di Mapolda Bangka Belitung, Senin, 5 Oktober 2020.

Menurut Joni, pungli yang terjadi di lokasi penambangan tersebut terdiri dari setoran uang bendera sebesar Rp 5 juta, uang koordinasi Rp 7 juta dan uang fee atau kompensasi sebesar Rp 12 ribu per kilogram.

“Terkait dengan uang bendera dan koordinasi dengan nilai 12 juta per ponton itu, dari pihak CV beralasan atas dasar suka sama suka. Di situlah kita mirisnya. Jadi mohon jika ada indikasi terkait hal itu dapat ditindak,” ujar dia.

Tidak hanya pungli, kata Joni, aksi premanisme atau intimidasi terhadap kelompok nelayan yang menolak atau masyarakat yang kontra pun luar biasa sekali.

“Kemarin sempat terjadi pemukulan terhadap warga disertai intimidasi segala macam. Bahkan saking khawatir dan takutnya perwakilan dari masyarakat ada yang sampai tidak berani tampil. Ada juga yang tadinya sempat kena pukul oleh pengaman dari PIP. Ini miris sekali,” ujar dia.

Joni menambahkan pihaknya meminta agar pihak Polda Bangka Belitung dapat bertindak tegas memproses semua yang terlibat dalam kasus pungli dan pembiaran tambang ilegal tersebut.

“Kami merasa sebagai nelayan mendapat perlakuan yang diskriminatif. Orang akan selalu bilang masih banyak yang setuju dari pada yang menolak. Wajar jika hitung-hitungan di Indonesia yang berprofesi sebagai nelayan cuma berapa persen. Bagi orang yang tidak merasa dirugikan oke-oke saja. Kami hanya minta jika ada indikasi mohon ditindak tegas pembiaran atau pungli itu,” ujar dia.

Penulis: Servio M | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button